MAKASSAR, UPEKS.co.id— Belanja negara di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp36,34 triliun. Realisasi tersebut tumbuh 11,24% dibandingkan periode yang sama pada 2025.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulsel, Hari Utomo, mengatakan realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah (TKD).
"BPP hingga 31 Agustus 2026 terealisasi Rp15,88 triliun atau 59,18% dari pagu Rp26,83 triliun. Belanja tersebut mencakup belanja pegawai, barang, modal, serta bantuan sosial," kata Hari Utomo, Rabu (23/9/2026).
Lebih lanjut, ia mengatakan, belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp8,46 triliun atau 68,74% dari pagu Rp12,31 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu TNI/Polri, 14 ribu dosen/guru, 35 ribu PNS, dan 9 ribu PPPK.
Sementara belanja barang terealisasi Rp5,01 triliun atau 49,12% dari pagu Rp10,20 triliun. Anggaran ini mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan perkantoran pada 754 satuan kerja dari 50 kementerian/lembaga di Sulsel.
Untuk belanja modal, realisasinya mencapai Rp2,39 triliun atau 55,61% dari pagu Rp4,29 triliun. Di antaranya digunakan untuk preservasi Jalan dan Jembatan Watampone-Pompanua-Tarumpakae, preservasi Jalan dan Jembatan Batas Kota Makassar-Maros, Batas Kabupaten Pangkep, dan Maros-Batas Kabupaten Bone, serta pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
Sedangkan belanja bantuan sosial telah terealisasi Rp17,73 miliar atau 71,30% dari pagu Rp24,87 miliar. Bantuan tersebut antara lain untuk asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, serta korban penyalahgunaan Napza dan ODHIV.
Untuk TKD, realisasinya mencapai Rp20,46 triliun atau 72,57% dari pagu Rp28,19 triliun. Penyaluran tersebut mencakup seluruh kabupaten/kota di Sulsel dengan sebaran yang relatif merata.
Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp14,39 triliun atau 75,23% dari pagu Rp19,13 triliun. DAU digunakan antara lain untuk pendidikan, kesehatan, pembayaran gaji PPPK, dan pendanaan kelurahan.
Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp610,89 miliar atau 76,86% dari pagu Rp794,76 miliar. Sementara DAK Fisik terealisasi Rp88 miliar atau 30,28% dari pagu Rp290,58 miliar untuk rehabilitasi ruang kelas, fasilitas kesehatan masyarakat, dan pembangunan jalan lokal.
DAK Nonfisik terealisasi Rp4,70 triliun atau 75,02% dari pagu Rp6,26 triliun. Anggaran ini antara lain digunakan untuk BOK Puskesmas, BOS Pendidikan, Tunjangan Profesi Guru, dan Tambahan Penghasilan ASN Daerah.
Adapun Dana Desa terealisasi Rp676,79 miliar atau 39,31% dari pagu Rp1,72 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung Koperasi Merah Putih, ketahanan pangan, penanganan stunting dan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (PROKLIM), serta pemberdayaan masyarakat.
Sementara Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulsel, Martha Octvia, mengatakan APBN terus bekerja menjaga aktivitas ekonomi dan pembangunan tetap bergerak serta memastikan dukungan fiskal hadir secara konsisten bagi masyarakat dan sektor produktif.
Pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan II 2026 tetap terjaga sebesar 5,59%, di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,29%. Neraca perdagangan juga masih mencatat surplus US$72,07 juta pada Agustus 2026. Sementara itu, inflasi Sulsel tercatat 0,14% secara bulanan, 2,86% secara tahunan, dan 2,51% secara tahun berjalan.
Menurut Martha, yang juga menjabat Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan, kinerja belanja negara yang terus menguat menjadi dorongan bagi keberlanjutan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulsel. (adl)