Makassar, Prestasinews.com— Universitas Hasanuddin (Unhas) memperkuat pengelolaan informasi publik di tingkat fakultas dan sekolah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) pengisian dan pembaruan dokumen informasi publik.
Kegiatan yang diikuti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) fakultas dan sekolah tersebut berlangsung di Aula Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) Unhas, Selasa (29/9/2026).
Sekretaris Universitas Hasanuddin, Prof. Amiruddin, mengatakan, pengelolaan informasi publik membutuhkan perhatian lebih, terutama dari pihak yang memiliki peran langsung dalam keterbukaan informasi, termasuk Humas dan PPID.
“Perlu perhatian lebih terhadap informasi publik, terutama orang-orang yang memiliki peran aktif di dalamnya. Humas dan pengelola PPID diharapkan memiliki kontribusi yang sama sehingga mampu menghasilkan keterbukaan informasi publik secara masif,” kata Amiruddin.
Ia juga meminta PPID fakultas dan sekolah memanfaatkan kanal layanan informasi yang telah dimiliki Unhas sebagai referensi dalam mengelola dan menyajikan informasi publik.
Bimtek tersebut menjadi bagian dari monitoring dan evaluasi Self Assessment Questionnaire (SAQ) Keterbukaan Informasi. Kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mendapatkan masukan sekaligus menyusun tindak lanjut dalam memperkuat pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Unhas.
Dosen Ilmu Komunikasi Unhas, Muliadi Mau, dalam materinya menjelaskan klasifikasi informasi publik yang perlu diperhatikan badan publik. Informasi tersebut meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang tersedia setiap saat, dan informasi yang dikecualikan.
Muliadi menegaskan, informasi yang dikecualikan tidak dapat ditetapkan hanya karena dianggap sensitif. Penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan harus melalui uji konsekuensi.
“Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang memiliki uji konsekuensi. Jadi, ada proses yang harus dilakukan sebelum sebuah informasi dinyatakan dikecualikan. Tidak boleh hanya karena dianggap sensitif, kemudian informasi tersebut langsung tidak diberikan kepada publik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Unit Layanan Terpadu (ULT) Unhas, Ahmad Bahar, memberikan arahan terkait pengelolaan dan pengisian informasi pada website PPID. Ia menekankan pentingnya pembaruan informasi secara berkala agar informasi yang tersedia tetap aktual dan mudah diakses masyarakat.
Menurutnya, badan publik memiliki kewajiban memberikan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat menimbulkan konsekuensi hukum.
Bahar juga mengingatkan fakultas dan sekolah agar tidak hanya mengandalkan hasil evaluasi sebelumnya. Pada evaluasi PPID tahun lalu, terdapat tiga fakultas yang memperoleh hasil terbaik dalam pengelolaan PPID di lingkungan Unhas.
“Tim penilai bisa saja mengambil sampel yang berbeda. Karena itu, seluruh fakultas dan sekolah perlu mempersiapkan pengelolaan PPID dengan baik,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Unhas mendorong seluruh fakultas dan sekolah lebih aktif mengelola informasi publik, memperbarui informasi pada laman PPID, serta memastikan informasi yang disajikan sesuai dengan ketentuan keterbukaan informasi publik. (anu)