Makassar, Prestasinews.com— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin atau Appi, menyiapkan solusi bagi pedagang kaki lima (PKL) yang terdampak penertiban fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) melalui program fasilitasi akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Sebanyak 1.500 PKL dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kini diakomodasi dalam program pendampingan permodalan yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Koperasi dan UKM.
Langkah tersebut menjadi bagian dari kebijakan Appi dalam menata ruang publik tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat kecil, khususnya pedagang yang menggantungkan penghasilan dari aktivitas usaha di sejumlah kawasan kota.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, Arlin Ariesta, mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Makassar agar pedagang terdampak penertiban tetap mendapatkan perhatian dan kesempatan mengembangkan usahanya.
"Program ini sesuai arahan Pak Wali Kota untuk pemberdayaan UMKM atau PKL yang terkena penertiban, sehingga kita fasilitasi dan bantu lewat bantuan KUR," ujar Arlin, Rabu (14/10/2026).
Menurutnya, Pemkot Makassar tidak hanya memberikan informasi mengenai akses pembiayaan, tetapi juga mendampingi pedagang dalam mempersiapkan persyaratan administrasi hingga proses pengajuan kredit ke perbankan.
Program tersebut dilaksanakan melalui kerja sama Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dengan Bank Sulselbar, perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta lembaga keuangan nonbank.
Arlin menjelaskan, sebanyak 1.500 pelaku usaha mikro dan PKL telah diakomodasi dalam program fasilitasi permodalan yang dijadwalkan berlangsung pada 12–16 Oktober 2026.
Pelaksanaan program dilakukan dengan pendekatan jemput bola di seluruh 15 kecamatan di Kota Makassar.
Tim inkubasi pembiayaan turun langsung ke wilayah kecamatan untuk memberikan sosialisasi, melakukan asesmen kelayakan usaha, serta membantu pedagang menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan KUR.
"Ini merupakan bentuk komitmen Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar dalam mengawal dan merealisasikan program prioritas Wali Kota Makassar terkait akses permodalan bagi UMKM yang terkena dampak penertiban," jelasnya.
Sejumlah kecamatan yang menjadi sasaran kegiatan antara lain Tamalanrea, Biringkanaya, dan Manggala. Fasilitasi serupa juga dilaksanakan secara bertahap di kecamatan lainnya.
Melalui program tersebut, pedagang tidak hanya diarahkan untuk memperoleh akses pembiayaan, tetapi juga mendapatkan pendampingan pengembangan usaha.
Pendampingan mencakup pengurusan legalitas melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), pengenalan sistem pembayaran digital menggunakan QRIS, hingga fasilitasi pertemuan langsung dengan pihak perbankan.
"Dengan pola ini, pedagang tidak hanya memperoleh informasi mengenai pembiayaan, tetapi juga mendapatkan arahan mengenai tahapan yang harus dipenuhi agar pengajuan kredit dapat diproses sesuai ketentuan lembaga keuangan," ungkap Arlin.
Lebih lanjut, Arlin mengatakan Pemkot Makassar mulai mengubah pola fasilitasi permodalan dari pendekatan konvensional menjadi sistem pendampingan yang lebih terarah.
Melalui kolaborasi dengan perbankan, akses KUR diharapkan dapat membantu pedagang memperkuat modal kerja, meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus memperluas jangkauan pemasaran.
"Kami bergeser dari pola konvensional menuju sistem bantuan modal berbasis kinerja dengan pendampingan melekat. Lewat integrasi bersama Bank Sulselbar dan Bank Himbara, bantuan permodalan menjadi stimulus," terangnya.
Meski demikian, Arlin menegaskan bahwa 1.500 pedagang yang diakomodasi dalam program tersebut tidak otomatis mendapatkan pencairan kredit.
Seluruh pengajuan KUR tetap harus melalui tahapan verifikasi administrasi dan penilaian kelayakan usaha oleh pihak perbankan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Meski demikian, akses KUR tetap melalui proses verifikasi dan penilaian kelayakan oleh pihak perbankan. Kami optimistis tetap terealisasi," katanya.
Arlin menambahkan, kebijakan penataan ruang publik yang dilakukan Pemkot Makassar harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga keberlangsungan usaha masyarakat.
Karena itu, program fasilitasi KUR menjadi salah satu langkah pemerintah kota dalam memberikan alternatif dukungan ekonomi bagi pedagang terdampak penertiban.
Dengan jangkauan program di 15 kecamatan, Pemkot Makassar berharap semakin banyak PKL dan pelaku UMKM yang memperoleh kesempatan mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
"Melalui langkah ini, usaha warga tetap terjaga. Artinya, tidak hanya menghadirkan ruang publik yang lebih tertib, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat kecil agar tetap berkembang," tutup Arlin. (*)