Makassar, Prestasinews.com— Bulan Ekonomi dan Keuangan Syariah (BEKS) Sulawesi Selatan 2026 menjadi momentum memperkuat industri halal, meningkatkan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong kemandirian ekonomi pesantren.
Melalui kolaborasi pemerintah, Bank Indonesia (BI), Kementerian Agama, lembaga keuangan, dan dunia usaha, Sulawesi Selatan diharapkan mampu memperkuat ekosistem ekonomi syariah, sekaligus menjadi pusat pengembangannya di kawasan timur Indonesia.
Pembukaan BEKS 2026 berlangsung di Baruga Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026). Kegiatan yang mengusung tema Akselerasi Sinergi Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah Sulawesi Selatan yang Inovatif, Inklusif, dan Berdaya Saing ini menghadirkan berbagai program untuk memperluas sertifikasi halal, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mengembangkan usaha produktif berbasis pesantren.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Rizki Ernadi Wimanda, mengatakan, BEKS yang telah berlangsung selama tiga tahun merupakan hasil sinergi berbagai pihak dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah.
Pada BEKS 2026, BI memperkuat pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM dan rumah potong hewan ruminansia maupun unggas. "Penguatan juga dilakukan melalui peningkatan kompetensi pengelola zakat dan wakaf, edukasi ekonomi syariah, serta pengembangan unit usaha, agribisnis, dan wakaf produktif di pesantren. Tahun ini, program pemberdayaan ekonomi pesantren menjangkau enam pondok pesantren di Sulawesi Selatan," ungkap Rizki.
Menurut Rizki, pengembangan ekosistem syariah juga harus membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk lokal, seperti memperkenalkan produk fesyen daerah ke pasar internasional. Ia berharap BEKS tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi berkembang menjadi gerakan berkelanjutan dengan hasil nyata dan terukur, baik dalam penguatan industri halal maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, berharap agar pengembangan ekonomi dan keuangan syariah bisa memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Salah satu yang menjadi sorotan Wagub Fatmawati adalah keluhan pelaku UMKM mengenai proses dan biaya sertifikasi halal, termasuk sertifikasi penyembelih halal.
Karena itu, ia meminta koordinasi lebih lanjut dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar edukasi dan fasilitasi sertifikasi dapat menjawab kebutuhan pelaku usaha. Menurutnya, UMKM perlu didorong naik kelas melalui peningkatan kapasitas, literasi keuangan, akses pembiayaan, dan perluasan pasar.
Fatmawati juga mendorong penguatan peran pesantren dan masjid dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Gagasan menghadirkan gerai UMKM di masjid, menurutnya, dapat dikembangkan dan direplikasi hingga ke daerah. Dengan dukungan pemerintah, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha, produk halal Sulsel diharapkan semakin kompetitif serta mampu menjangkau pasar global. Ia menilai kejelasan pembagian peran dan kolaborasi menjadi kunci agar pengembangan ekonomi syariah tidak berhenti pada kegiatan seremonial.
Sementara itu, Direktur Jaminan Produk Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Muhammad Fuad Nasar, menilai Sulsel memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Indonesia Timur. Potensi tersebut perlu didukung kebijakan yang jelas dan berkelanjutan, termasuk melalui Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2026.
Ia menegaskan, ekonomi syariah tidak hanya mencakup perbankan dan asuransi syariah, tetapi juga zakat, wakaf, ekonomi haji, industri halal, pendidikan, dan pemberdayaan pesantren yang perlu dikembangkan secara terpadu.
Fuad menambahkan, pengembangan ekonomi syariah harus diwujudkan melalui praktik nyata yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Penguatan sertifikasi halal, pengelolaan dan penyaluran zakat serta wakaf secara tepat sasaran, pengembangan riset dan inovasi, serta digitalisasi perlu terus didorong.
Indonesia, menurutnya, harus mampu bertransformasi dari sekadar konsumen menjadi produsen produk ekonomi syariah yang berdaya saing. Melalui BEKS 2026, sinergi seluruh pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat untuk memperluas industri halal, membangun kemandirian ekonomi pesantren, dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif serta berkelanjutan. (abq)