Jakarta, Prestasinews.com— Bank Indonesia (BI) terus mendorong penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru untuk membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro mengatakan, ekonomi syariah tidak sebatas persoalan perbankan syariah, sertifikasi halal, maupun kegiatan sosial keagamaan. Menurutnya, ekonomi syariah perlu diterjemahkan ke dalam kegiatan ekonomi yang produktif, inklusif, berkeadilan, dan mampu menciptakan kemandirian ekonomi.
Hal tersebut disampaikan Solikin saat membuka Seminar Nasional bertajuk “Membangun Masa Depan Ekonomi Syariah yang Inklusif dan Berkelanjutan” di Jakarta, Senin (5/10).
“Di tengah ketidakpastian geopolitik, fragmentasi perdagangan global, dan perkembangan teknologi, kemampuan Indonesia membangun kapasitas ekonomi menjadi semakin penting,” ujar Solikin.
Ia menilai Indonesia memiliki modal besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, antara lain melalui jumlah penduduk Muslim yang besar, populasi usia muda, serta kekuatan aspek sosial masyarakat. Potensi tersebut turut tercermin dari posisi Indonesia yang berada di peringkat keempat dunia dalam State of the Global Islamic Economy Report.
Indonesia juga memiliki daya saing yang kuat pada sejumlah sektor ekonomi syariah, terutama modest fashion, pariwisata, dan makanan halal. Di dalam negeri, sektor rantai nilai halal pada 2025 tercatat tumbuh 6,2% secara tahunan dan berkontribusi sekitar 27% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Solikin, potensi tersebut masih perlu dioptimalkan agar ekonomi syariah memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian nasional. Penguatan perlu dilakukan melalui sektor riil, pembiayaan, serta peningkatan partisipasi masyarakat melalui literasi dan inklusi keuangan syariah.
Pada sektor riil, besarnya pasar halal perlu diikuti peningkatan peran pelaku usaha dalam negeri sebagai produsen. Penguatan produksi dinilai penting untuk menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat rantai pasok, sekaligus memperluas akses produk Indonesia ke pasar global.
Dari sisi pembiayaan, perkembangan industri keuangan syariah perlu terus diperkuat agar mampu mendukung transformasi ekonomi nasional. Sementara itu, peningkatan literasi keuangan syariah perlu berjalan beriringan dengan perluasan inklusi agar pemahaman masyarakat dapat meningkatkan penerimaan terhadap produk dan layanan ekonomi serta keuangan syariah.
Dalam pengembangan ekosistem tersebut, Bank Indonesia menjalankan peran sebagai Akselerator, Inisiator, dan Regulator (AIR). Melalui peran tersebut, BI mendorong keterhubungan dan sinergi antarpemangku kepentingan untuk membangun pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan.
“Seperti air, sebuah ekosistem hanya akan hidup kalau ia mengalir dan saling terhubung,” kata Solikin.
Seminar tersebut dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Dadang Muljawan, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) K.H. Cholil Nafis, ekonom syariah Adiwarman Azwar Karim, dan Ketua Indonesia Halal Lifestyle Center Sapta Nirwandar.
Diskusi menekankan pentingnya kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk memperkuat industri halal. Penguatan pembiayaan, digitalisasi UMKM, serta perluasan akses pasar dinilai menjadi bagian penting dalam meningkatkan daya saing Indonesia dan memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan industri halal dunia.
Bank Indonesia juga mendorong optimalisasi sektor produksi, termasuk usaha pesantren, guna membangun rantai nilai halal yang terintegrasi dan berdaya saing. Di sektor keuangan, BI mendukung perbankan syariah melalui instrumen moneter dan kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi prioritas.
Dukungan tersebut juga mencakup pengembangan instrumen likuiditas untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi gejolak pasar. Sementara di sektor industri syariah, BI mendorong keterhubungan antara penghimpunan dana syariah dan pemanfaatannya melalui layanan perbankan, penjaminan, serta asuransi syariah.
Penguatan keterhubungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan perputaran dana dalam ekosistem sekaligus mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah. Optimalisasi zakat dan wakaf juga menjadi bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam memperkuat ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan baru yang dapat mendorong kemandirian ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah penyelenggaraan Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 pada pertengahan Oktober 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC). Kegiatan tersebut terbuka bagi penggiat ekonomi syariah dan masyarakat umum. (abq)