Makassar, Prestasinews.com– Bank Indonesia (BI) bersama pemerintah pusat dan daerah memperkuat sinergi pengendalian inflasi pangan melalui program Tallukarsa Pangan Sulampua yang diperkenalkan dalam Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, Jumat (23/10/2026).
Program tersebut menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim, dinamika ekonomi global, dan distribusi antarpulau.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas A.M. Djiwandono, mengatakan penguatan ketahanan pangan Sulampua dilakukan melalui tiga pilar utama Tallukarsa Pangan Sulampua, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Karsa Daya difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana dan prasarana produktif serta perluasan akses pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.
Sementara itu, Karsa Sambung diarahkan untuk memperkuat Kerja Sama Antardaerah (KAD) dalam pemenuhan komoditas pangan strategis serta meningkatkan konektivitas distribusi. Salah satu implementasinya ditandai dengan pelepasan armada Mini Distribution Centre (MDC) TPID Kota Makassar.
Adapun Karsa Tata menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan ekosistem pangan melalui kegiatan business matching kelompok tani dengan KDMP dan SPPG sebagai pembeli hasil produksi atau offtaker.
Pilar ini juga mencakup pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim bersama BMKG serta pengembangan Neraca Pangan bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Thomas menjelaskan, implementasi Tallukarsa Pangan Sulampua didukung sejumlah praktik keberhasilan pengembangan sektor pangan di berbagai daerah, termasuk Sulawesi Selatan.
Salah satunya pengembangan sistem closed house untuk peternakan ayam petelur dan pedaging melalui kolaborasi pemerintah daerah, kelompok peternak, dan perusahaan mitra.
Model tersebut dinilai mampu mendorong modernisasi peternakan sekaligus memberikan kepastian produksi dan pemasaran hasil ternak.
"Success story tersebut menjadi fondasi penting bagi Sulampua untuk memperluas sinergi, mereplikasi praktik yang sudah sukses di daerah lain, dan memastikan pengendalian inflasi memberikan dampak yang lebih nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat," ujar Thomas.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi bersama Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Sulampua.
Menurutnya, pengendalian inflasi pangan membutuhkan langkah konkret yang mencakup peningkatan produksi, penguatan distribusi, hingga dukungan pembiayaan.
"Melalui GPIPS Sulampua 2026, kami berharap sinergi ini bisa melahirkan berbagai langkah konkret, seperti perluasan kerja sama antardaerah, penguatan neraca pangan, hingga penguatan dukungan sarana produksi, teknologi, infrastruktur logistik dan pembiayaan perbankan," kata Fatmawati.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dradjad Hari Wibowo, menekankan pentingnya investasi yang mampu menjangkau petani, nelayan, dan pelaku usaha pangan di wilayah Sulampua.
Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, juga menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat swasembada pangan melalui pembenahan tata kelola pupuk bersubsidi.
Upaya tersebut dilakukan melalui penurunan harga pupuk bersubsidi hingga 20 persen tanpa tambahan anggaran APBN, serta peningkatan alokasi pupuk bersubsidi.
Kebijakan itu diharapkan dapat meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menekan biaya produksi yang ditanggung petani.
Selain peluncuran program Tallukarsa Pangan Sulampua, kegiatan GPIPS 2026 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sulampua.
Rapat yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan, menghasilkan lima komitmen bersama yang dikemas dalam Panca Reso Sipatokkong Pangan Sulampua.
Komitmen tersebut mencakup penguatan produksi pangan adaptif terhadap perubahan iklim, modernisasi pertanian dan perikanan, serta pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah dan memperpanjang umur simpan produk pangan.
Selain itu, pemerintah dan pemangku kepentingan sepakat memperluas akses pembiayaan bagi petani dan nelayan, meningkatkan kualitas data stok pangan, serta memperkuat operasi pasar di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Penguatan tersebut akan didukung pemanfaatan early warning system (EWS) dan neraca pangan, disertai peningkatan konektivitas antarpulau untuk mengintegrasikan ekosistem pangan Sulampua.
Melalui berbagai langkah tersebut, Bank Indonesia bersama pemerintah menargetkan inflasi kelompok pangan bergejolak atau volatile food tetap terjaga dalam kisaran 3 hingga 5 persen.
Pengendalian inflasi pangan dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah yang paling rentan terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.
GPIPS Sulampua 2026 merupakan penyelenggaraan keempat dalam rangkaian GPIPS nasional setelah sebelumnya dilaksanakan di wilayah Sumatera, Jawa, serta Bali–Nusa Tenggara.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis akan terus memperkuat tindak lanjut komitmen pengendalian inflasi dari hulu hingga hilir.
Sinergi tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan pasokan, meningkatkan efisiensi distribusi, mengurangi disparitas harga antardaerah, serta memperkuat ketahanan pangan secara berkelanjutan di kawasan Sulampua. (adl)