Makassar, Prestasinews.com— Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara bersama Pemerintah Kota Makassar memperkuat sinergi untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan daerah.
Komitmen tersebut mengemuka dalam kegiatan Tax Gathering 2026 bertema Harmoni Berkontribusi, Wujud Cinta untuk Negeri yang digelar di Aula Rongkong, Gedung Keuangan Negara II, Makassar, Rabu (28/10/2026). Kegiatan ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor perbankan, pelaku usaha, serta wajib pajak.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa optimalisasi penerimaan pajak tidak hanya berorientasi pada pencapaian target pendapatan, tetapi juga menjadi salah satu penopang pembangunan, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan perlindungan sosial.
Munafri menyebutkan, realisasi pendapatan daerah Kota Makassar telah mencapai sekitar 97 persen dari target tahun ini. Menurutnya, potensi ekonomi Makassar sebagai kota jasa dan perdagangan perlu terus dioptimalkan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.
Dia juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Makassar yang mencapai 7,04%, dengan angka kemiskinan sebesar 4,22% pada 2026. Pemerintah Kota Makassar turut menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun hingga di bawah 5% pada 2029.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, menekankan pentingnya akuntabilitas dan gotong royong seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga ketahanan ekonomi regional, termasuk melalui pemenuhan kewajiban perpajakan.
Imanul mengungkapkan, realisasi penerimaan pajak neto Kanwil DJP Sulselbartra telah mencapai Rp12,36 triliun dengan pertumbuhan sebesar 8,04% pada saat kegiatan berlangsung.
Untuk mendorong kepatuhan wajib pajak, DJP Sulselbartra juga menyosialisasikan kebijakan relaksasi perpajakan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026. Kebijakan tersebut mengatur pengurangan sanksi administratif perpajakan secara progresif dan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya sebelum akhir 2026.
Sosialisasi kebijakan tersebut dikemas melalui sesi edukasi dan diskusi yang menghadirkan Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ali Zainal Abidin serta Kepala Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan Muhammad Reza Fahmi. Sesi tersebut dipandu Penyuluh Pajak Ahli Madya Andi Ilham Muliawan Mahyuddin.
Selain membahas relaksasi sanksi administratif, kegiatan ini berlangsung di tengah transformasi administrasi perpajakan nasional melalui implementasi Coretax DJP yang diarahkan untuk mewujudkan tata kelola perpajakan yang lebih terintegrasi dan transparan.
Turut hadir Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Bayu Martanta, para pimpinan cabang perbankan, pimpinan perusahaan, pelaku usaha, serta wajib pajak strategis di lingkungan Kanwil DJP Sulselbartra.
Melalui Tax Gathering 2026, DJP Sulselbartra dan Pemerintah Kota Makassar berharap koordinasi antara pemerintah, sektor perbankan, dunia usaha, dan wajib pajak semakin kuat. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong optimalisasi penerimaan pajak secara berkelanjutan sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)