Makassar, Prestasinews.com— Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) memperkuat sinergi dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam pertemuan Kepala Kanwil DJP Sulselbartra Imanul Hakim bersama Pengurus Daerah (Pengda) IKPI Sulselbartra-Maluku-Papua dan Pengurus IKPI Cabang Makassar di Makassar, Senin lalu (5/10/2026).
Rombongan IKPI dipimpin Ketua Pengda IKPI Sulselbartra-Maluku-Papua Mustamin Anshar. Turut hadir Ketua IKPI Cabang Makassar Ezra Palisungan serta jajaran pengurus IKPI. Sementara Imanul didampingi sejumlah pejabat Kanwil DJP Sulselbartra.
Dalam pertemuan tersebut, Imanul menyampaikan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak masih menghadapi sejumlah tantangan menjelang penghujung 2026. Karena itu, sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk konsultan pajak, dinilai penting untuk mendukung optimalisasi penerimaan.
Menurut Imanul, konsultan pajak memiliki posisi strategis sebagai mitra DJP karena berinteraksi langsung dengan wajib pajak dan memahami kondisi perpajakan di lapangan. Untuk itu, DJP mengajak IKPI memperkuat kontribusinya dalam mendukung penerimaan pajak, khususnya pada tiga bulan terakhir 2026.
Ketua Pengda IKPI Sulselbartra-Maluku-Papua Mustamin Anshar menyambut baik ajakan tersebut. Ia menilai konsultan pajak dapat turut mendukung optimalisasi penerimaan melalui pemanfaatan potensi wajib pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
“Konsultan pajak dapat turut mendukung optimalisasi penerimaan dengan memanfaatkan potensi wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku,” ujar Mustamin.
Mustamin juga menyoroti terbitnya PMK Nomor 71 Tahun 2026 pada 29 September 2026. Menurutnya, regulasi tersebut menjadi salah satu perkembangan perpajakan yang perlu dipahami konsultan pajak dan wajib pajak agar dapat diterapkan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Ketua IKPI Cabang Makassar Ezra Palisungan mengatakan kondisi penerimaan pajak 2026 perlu dilihat dalam kaitannya dengan kondisi perekonomian dan iklim usaha yang masih menghadapi tekanan akibat dinamika ekonomi global.
“Kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya penurunan kepatuhan wajib pajak. Meski demikian, konsultan pajak tetap mendukung langkah DJP, khususnya Kanwil DJP Sulselbartra, dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dengan tetap berada dalam koridor ketentuan perpajakan,” ujar Ezra.
Pertemuan tersebut juga membahas perkembangan wajib pajak dan ruang kolaborasi yang dapat diperkuat antara DJP dan organisasi profesi konsultan pajak. Kedua pihak menegaskan pentingnya komunikasi dan kolaborasi konstruktif untuk mendukung pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan serta optimalisasi penerimaan negara sesuai peraturan perundang-undangan. (*)