Jakarta, Prestasinews.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat pemanfaatan riset berbasis bukti dalam perumusan kebijakan untuk mendorong sektor jasa keuangan yang produktif, inklusif, dan tangguh serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui The 4th OJK International Research Forum (IRF) 2026 di Jakarta pada 26–27 Oktober 2026 yang diikuti 425 peserta secara luring dan 4.558 peserta secara daring.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, hasil penelitian harus mampu memberikan kontribusi konkret terhadap perumusan kebijakan dan pengembangan sektor jasa keuangan. OJK Institute akan merangkum hasil diskusi forum bertema “Transforming Finance for Resilient Growth: Building a Productive Financial Ecosystem for Indonesia’s Future” tersebut sebagai bahan masukan dalam agenda riset dan kebijakan OJK.
Friderica menilai, pendalaman pasar keuangan serta penguatan inovasi dan konektivitas digital menjadi fondasi penting untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat hanya mengandalkan perbankan, tetapi juga membutuhkan kontribusi pasar modal dan sektor jasa keuangan lainnya untuk memperluas sumber pembiayaan, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia juga menyoroti tiga agenda strategis yang membutuhkan dukungan riset berkualitas, yakni pengembangan keuangan syariah, pembiayaan UMKM, dan keuangan berkelanjutan. Ketiganya memerlukan kolaborasi regulator, industri, dan akademisi serta penguatan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Akademisi diharapkan menghasilkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan industri, sedangkan pelaku usaha dapat berkontribusi melalui penyediaan data dan pemanfaatan hasil riset.
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem penelitian, OJK meluncurkan International Journal of Islamic Financial System (IJIFS), jurnal ilmiah internasional yang berfokus pada pengembangan sistem keuangan syariah. Jurnal ini melengkapi International Journal of Financial Systems (IJFS) yang telah terakreditasi Sinta 2. Kedua jurnal tersebut dipimpin Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman selaku editor in chief.
Dalam penutupan forum, Agusman menegaskan bahwa penelitian tidak cukup hanya menghasilkan pengakuan akademis, tetapi juga harus memberikan dampak nyata bagi pengembangan sektor keuangan nasional. Riset berbasis bukti dinilai penting untuk memperkuat regulasi dan pengawasan, terutama dalam menghadapi inovasi keuangan digital, mengidentifikasi risiko, serta memastikan penguatan pelindungan konsumen dan stabilitas sektor keuangan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, OJK juga mengumumkan pemenang OJK Paper Award (KARISMA) 2026 yang mengusung tema “Empowering MSMEs in the Digital Ecosystem to Accelerate Economies of Scale”. Ajang ini menerima 423 karya tulis ilmiah, meningkat 42 persen dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menjadi jumlah tertinggi sejak pertama kali diselenggarakan pada 2021.
Juara pertama diraih Grace Bintang Debora Marpaung dan Arvian Taniar Effendi dari Politeknik Keuangan Negara STAN melalui penelitian mengenai pembatasan suku bunga dan alokasi kredit UMKM pada layanan pinjaman peer-to-peer di Indonesia. Juara kedua diraih Yohanes Eki Apriliawan dan Bayu Dwi Kurniawan dari Badan Pusat Statistik dan Central South University, Tiongkok, melalui penelitian tentang kredit karbon komunitas sebagai jalur inklusi keuangan bagi UMKM pertanian perdesaan. Sementara itu, juara ketiga diraih Saffanah Calista dan Schalke Anindya Putri dari Universitas Gadjah Mada melalui penelitian mengenai produktivitas usaha mikro dan kecil penerima kredit bersubsidi.
OJK akan mendorong publikasi karya para pemenang KARISMA 2026 melalui IJFS dan IJIFS setelah melewati proses penelaahan editorial. Melalui forum riset, penghargaan karya ilmiah, dan pengembangan jurnal internasional, OJK berharap kolaborasi regulator, akademisi, dan industri semakin kuat untuk menghasilkan penelitian yang relevan, memperkuat kebijakan berbasis bukti, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. (*)