GPIPS 2026. Seremonial sinergi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulampua Tahun 2026, yang digelar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026). (Foto: IST)
Makassar, Prestasinews.com– Pemprov Sulsel menegaskan kesiapannya menjadi pusat produksi sekaligus distribusi pangan untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi dalam kegiatan Sinergi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Sulampua Tahun 2026, yang digelar di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Jumat (23/10/2026).
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tentu siap menjadi simpul produksi dan juga distribusi pangan Sulampua. Kami juga siap berbagi praktik baik atas pengendalian inflasi di Sulawesi Selatan ini," kata Fatmawati.
Menurutnya, Sulsel memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penopang pangan nasional sekaligus produsen utama berbagai komoditas pangan di kawasan Sulampua.
Komoditas unggulan yang dihasilkan antara lain beras, cabai, bawang merah, jagung, telur, daging ayam, hingga sejumlah hasil perikanan.
Fatmawati menyampaikan bahwa peningkatan produksi pertanian di Sulsel tidak terlepas dari dukungan Kementerian Pertanian melalui sejumlah program strategis, seperti optimalisasi lahan rawa, pompanisasi, hingga penyediaan listrik masuk sawah.
Program tersebut dinilai membantu petani menghadapi dampak kekeringan akibat fenomena El Nino yang berkepanjangan.
Meski memiliki potensi produksi yang besar, Fatmawati menilai penguatan ketahanan pangan tidak cukup hanya bertumpu pada peningkatan hasil pertanian. Menurutnya, kelancaran distribusi menjadi faktor penting dalam memastikan ketersediaan pangan di berbagai daerah.
"Ketahanan pangan tidak bisa hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga tentunya kemampuan untuk menghubungkan daerah surplus dengan daerah yang membutuhkan pasokan, sehingga konektivitas sangat dibutuhkan," jelasnya.
Untuk mendukung konektivitas tersebut, Pemprov Sulsel terus mendorong pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi melalui program pembangunan tahun anggaran 2026.
Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah hambatan dalam distribusi pangan, terutama keterbatasan fasilitas rantai dingin atau cold chain dan tingginya biaya angkutan laut.
Karena itu, ia berharap GPIPS Sulampua 2026 dapat menghasilkan langkah konkret dalam memperluas kerja sama antardaerah, memperkuat neraca pangan, serta meningkatkan dukungan teknologi, infrastruktur logistik, dan pembiayaan perbankan.
Program Tallukarsa Pangan Sulampua
Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Thomas Djiwandono, menegaskan, pengendalian inflasi pangan menjadi hal penting karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
"Masyarakat tidak mengenal inflasi pangan hanya sebagai angka statistik, melainkan masyarakat langsung merasakan dampak dari inflasi pangan di kehidupan sehari-hari," kata Thomas.
Ia menggambarkan bagaimana kenaikan harga komoditas pangan dapat memengaruhi pola konsumsi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
"Inflasi pangan setidaknya hadir tiga kali sehari di meja makan. Ketika harga beras meningkat, porsi nasi berkurang. Ketika cabai sulit diperoleh, tidak ada sambal," ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia mendorong delapan inovasi melalui program Tallukarsa Pangan Sulampua yang terdiri atas tiga pendekatan utama, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata.
Karsa Daya difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi pertanian dan perikanan melalui dukungan sarana produktif, serta pembiayaan perbankan bagi kelompok tani dan nelayan.
PROGRAM MDC. Pelepasan program mini distribution center (MDC) dalam rangka pengendalian inflasi di Sulsel. (Foto: Prestasinews.com)
Karsa Sambung diarahkan untuk memperkuat kerja sama antardaerah, khususnya distribusi beras, bawang merah, dan ikan, termasuk melalui pengembangan Mini Distribution Center (MDC) TPID untuk memperpendek rantai pasok pangan.
Sementara Karsa Tata berfokus pada penguatan ekosistem dan kelembagaan pangan melalui kerja sama koperasi, kelompok tani, serta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyerap hasil produksi.
"Saya memiliki keyakinan Tallukarsa Pangan Sulampua dapat menjadi kunci dalam menjaga inflasi pangan di Sulampua. Keyakinan ini didasarkan pada beberapa success story yang sudah kita miliki," tutur Thomas.
Ia mencontohkan keberhasilan pengembangan peternakan ayam dengan sistem closed house di Sulsel, Program Aksi Nelayan di Gorontalo, serta pengembangan Mini Distribution Center di Sulsel.
Menurutnya, berbagai program tersebut dapat menjadi fondasi untuk memperluas kerja sama dan mereplikasi praktik baik pengendalian inflasi di daerah lain.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional, Andi Amran Sulaiman, turut memberikan arahan mengenai pentingnya memperkuat produksi dan distribusi pangan dalam menghadapi risiko perubahan iklim.
Penguatan tersebut mencakup pembangunan fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage dan pemangkasan rantai pasok agar ketersediaan pangan tetap terjaga dengan harga yang lebih stabil.
Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, menekankan pentingnya memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi antardaerah, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi tekanan inflasi pangan, khususnya menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Melalui GPIPS Sulampua 2026, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pemangku kepentingan diharapkan mampu memperkuat produksi, memperlancar distribusi, serta mewujudkan ekosistem pangan yang berkelanjutan di kawasan Sulampua. (*)