KINERJA APBN. Konferensi pers kinerja APBN Angin Mammiri yang digelar di GKN II Makassar Selasa (27/10/2026). (Foto: Prestasinews.com)
Makassar, Prestasinews.com– Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, mencatat realisasi belanja negara di daerah ini telah mencapai Rp40,75 triliun hingga 30 September 2026. Dari jumlah tersebut, Transfer ke Daerah (TKD) mendominasi dengan realisasi Rp22,60 triliun, sedangkan belanja pemerintah pusat mencapai Rp18,15 triliun.
Realisasi TKD tersebut setara dengan 83,09% dari pagu Rp27,20 triliun. Sementara itu, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar 66,60% dari pagu Rp27,26 triliun.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulsel, Hari Utomo, menjelaskan bahwa penyaluran TKD relatif merata di seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan. Hampir seluruh daerah menunjukkan realisasi yang mendekati pagu anggaran.
Dari sejumlah komponen TKD, Dana Alokasi Umum (DAU) mencatat realisasi terbesar, yakni Rp15,92 triliun atau 83,21% dari pagu Rp19,13 triliun. "DAU dimanfaatkan untuk mendukung belanja di bidang pendidikan dan kesehatan, pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta pendanaan kelurahan," urai Hari dalam konferensi pers kinerja APBN Angin Mammiri di GKN II Makassar Selasa (27/10/2026).
Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik terealisasi sebesar Rp5,21 triliun atau 83,20% dari pagu Rp6,26 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung operasional kesehatan di Puskesmas, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan profesi guru, serta tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) daerah.
Dana Bagi Hasil (DBH) juga mencatat realisasi sebesar Rp645,57 miliar atau 81,23% dari pagu Rp794,76 miliar. Penyaluran DBH diarahkan untuk mendukung peningkatan infrastruktur publik, pendidikan daerah, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Sementara itu, realisasi Dana Desa mencapai Rp705,74 miliar atau 97,38% dari pagu Rp724,72 miliar. Angka tersebut belum termasuk alokasi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebesar Rp996,87 miliar.
Dana Desa dimanfaatkan untuk mendukung program ketahanan pangan, penanganan stunting, pelayanan kesehatan dasar, Program Kampung Iklim (ProKlim), pemberdayaan masyarakat, serta dukungan terhadap Koperasi Merah Putih.
Di sisi lain, penyaluran DAK Fisik masih relatif rendah dibandingkan komponen TKD lainnya. Hingga akhir September 2026, realisasinya tercatat sebesar Rp122,01 miliar atau 41,99% dari pagu Rp290,58 miliar.
DAK Fisik tersebut digunakan untuk mendukung rehabilitasi ruang kelas sekolah dasar dan menengah, peningkatan fasilitas kesehatan masyarakat, serta pembangunan jalan lokal.
Adapun belanja pemerintah pusat di Sulawesi Selatan mencapai Rp18,15 triliun hingga akhir triwulan III 2026. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp9,45 triliun atau 76,10% dari pagu Rp12,42 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sekitar 50 ribu personel TNI/Polri, 14 ribu dosen dan guru, 35 ribu PNS, serta 9 ribu PPPK.
Belanja barang terealisasi sebesar Rp6,03 triliun atau 57,40% dari pagu Rp10,50 triliun. Penggunaannya ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan perkantoran pada 754 satuan kerja di 50 kementerian/lembaga di Sulawesi Selatan.
Sementara itu, belanja modal mencapai Rp2,66 triliun atau 61,55% dari pagu Rp4,31 triliun. Belanja tersebut antara lain digunakan untuk pembangunan sembilan Sekolah Rakyat, konstruksi cetak sawah, fasilitas Pelabuhan Larea-rea di Kabupaten Sinjai, serta perkuatan hilir Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar.
Belanja bantuan sosial juga terealisasi sebesar Rp19,52 miliar atau 83,27% dari pagu Rp23,45 miliar. Anggaran ini mendukung asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok rentan, penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, korban penyalahgunaan Napza, serta orang dengan HIV (ODHIV).
Sementara itu, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octvia, menyampaikan bahwa pendapatan negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp11,04 triliun atau 63,60% dari target hingga akhir triwulan III 2026.
Penerimaan perpajakan yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp7,61 triliun. Adapun pada komponen Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp2,18 triliun.
Memasuki triwulan IV 2026, Martha berharap penguatan sinergi fiskal dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Upaya tersebut dilakukan melalui optimalisasi pendapatan negara, percepatan realisasi belanja, serta penguatan dukungan bagi masyarakat dan dunia usaha.
Dengan penyaluran TKD yang telah mencapai lebih dari 83% dan realisasi belanja pemerintah pusat yang terus berjalan, optimalisasi pelaksanaan anggaran pada sisa tahun 2026 diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik, mendukung pembangunan daerah, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. (*)