Makassar, Prestasinews.com– Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) menyerahkan seorang tersangka kasus dugaan penggelapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp1,18 miliar kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, pada Kamis (22/10/2026).
Tersangka berinisial AMM merupakan direktur PT MAN, perusahaan kontraktor pertambangan nikel yang beralamat di Jalan Ir. Sutami, Makassar. AMM sebelumnya masuk daftar pencarian orang (DPO) sejak November 2025 sebelum akhirnya ditangkap pada Rabu (21/10/2026).
Penyerahan tersangka beserta barang bukti atau tahap II dilakukan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Sulselbartra bekerja sama dengan Koordinator Pengawas (Korwas) Polda Sulawesi Selatan dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.
AMM diduga melakukan tindak pidana perpajakan dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN untuk periode Februari hingga Oktober 2021.
Selain itu, tersangka diduga menyampaikan SPT Masa PPN yang tidak benar atau tidak lengkap untuk periode November hingga Desember 2021, serta tidak menyetorkan PPN yang telah dipotong atau dipungut selama Februari hingga Desember 2021.
Akibat perbuatan tersebut, negara diduga mengalami kerugian pendapatan sebesar Rp1.180.639.084 atau sekitar Rp1,18 miliar.
Sebelum ditangkap, AMM telah ditetapkan sebagai DPO berdasarkan surat tertanggal 25 November 2025. Setelah hampir 11 bulan masuk daftar pencarian, tersangka akhirnya diamankan pada 21 Oktober 2026 untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
Atas dugaan perbuatannya, AMM dijerat Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d atau i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun. Selain itu, tersangka terancam denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, mengatakan penanganan kasus tersebut merupakan bentuk komitmen DJP dalam menindak pelanggaran perpajakan yang dilakukan secara sengaja.
“Penyidikan terhadap tersangka AMM ini merupakan bentuk komitmen DJP untuk bertindak tegas dalam menegakkan peraturan terhadap wajib pajak yang dengan sengaja melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Langkah ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera dan menjadi pengingat bagi wajib pajak lainnya untuk senantiasa patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya,” ujar Imanul dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/10/2026).
Meski demikian, Imanul menegaskan bahwa penegakan hukum pidana perpajakan tetap mengedepankan prinsip ultimum remedium, yakni menjadikan pemidanaan sebagai upaya terakhir setelah langkah administratif ditempuh.
Menurutnya, prinsip tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan penegakan hukum perpajakan agar tetap berjalan secara profesional, berintegritas, dan berkeadilan.
DJP juga terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan penanganan tindak pidana perpajakan berjalan sesuai ketentuan.
Melalui penegakan hukum tersebut, DJP berharap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional. (rls)