Makassar, Prestasinews.com– Kementerian Keuangan Perwakilan Sulawesi Selatan (Kemenkeu Satu Sulsel) menggelar seminar pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mendorong digitalisasi pencatatan keuangan dan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Kegiatan bertajuk UMKM Berdaya, Ekonomi Berjaya: Digitalisasi Keuangan dan Akses Pembiayaan untuk Usaha Naik Kelas tersebut berlangsung di Aula Rongkong, Gedung Keuangan Negara II Makassar, Selasa (27/10/2026).
Seminar ini merupakan bagian dari Program Sinergi Pemberdayaan UMKM Kementerian Keuangan sekaligus rangkaian peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80.
Ketua Pokja UMKM Kemenkeu Satu Sulsel, Andri Waskito, mengatakan kegiatan tersebut terlaksana melalui kolaborasi 16 satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan bersama Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan melalui PLUT KUMKM, serta Pusat Investasi Pemerintah (PIP).
Seminar tersebut diikuti 37 pelaku UMKM binaan, terdiri atas 32 UMKM binaan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan dan lima UMKM binaan Bank Indonesia Sulawesi Selatan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam mengelola keuangan, meningkatkan kualitas produk dan layanan, serta mengembangkan strategi pemasaran.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Sulawesi Selatan, Martha Octavia, mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian daerah, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan penyediaan sumber penghasilan bagi keluarga.
Menurut dia, pertumbuhan UMKM turut memberikan dampak terhadap sektor lain, mulai dari petani, nelayan, pengrajin, pedagang, hingga penyedia jasa. Karena itu, penguatan tata kelola usaha melalui pencatatan keuangan digital dan kemudahan akses pembiayaan diperlukan agar pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha serta meningkatkan nilai tambah produk berbasis bahan baku lokal.
Dalam seminar tersebut, Konsultan Pengembangan UMKM, Ekonomi Syariah, dan Ketahanan Pangan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Anwardin Arjunaid, memaparkan pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). Aplikasi ini membantu pelaku UMKM melakukan pencatatan transaksi secara lebih tertib dan menyusun laporan keuangan secara otomatis.
Pencatatan keuangan yang terstruktur diharapkan dapat membantu pelaku usaha memantau kondisi keuangan, mengevaluasi kinerja usaha, serta mempersiapkan persyaratan untuk mengakses pembiayaan.
Sementara itu, Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM (PLUT KUMKM) Dinas Koperasi dan UKM Sulawesi Selatan, Salman Sahmad, menjelaskan pentingnya kesiapan usaha sebelum mengajukan pembiayaan. Sejumlah aspek yang perlu diperhatikan antara lain kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB), kegiatan usaha yang telah berjalan minimal enam bulan, serta pencatatan arus kas.
Pendampingan berkelanjutan, menurut materi yang disampaikan, juga diperlukan untuk memperkuat aspek produksi, tata kelola usaha, dan pengelolaan modal agar pembiayaan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Materi mengenai akses permodalan disampaikan oleh Faiz Rasyid Hendrawan dari Pusat Investasi Pemerintah bersama Shinta Febrina, Manager Regional Mekaar Makassar 1 PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Keduanya memaparkan skema Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) dengan plafon hingga Rp20 juta yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro yang belum dapat mengakses pembiayaan perbankan.
Program tersebut turut didukung pembinaan kelompok dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Dengan dukungan pembiayaan dan pendampingan, UMKM diharapkan mampu memperkuat pengelolaan modal, mengembangkan skala usaha, dan meningkatkan daya saing.
Selain seminar, Kemenkeu Satu Sulsel juga menjadwalkan Bazar UMKM pada Kamis (29/10/2026), sebagai bagian dari rangkaian kegiatan pemberdayaan usaha.
Melalui kegiatan tersebut, Kemenkeu Satu Sulsel menegaskan komitmennya memperkuat kolaborasi dengan Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan lembaga pembiayaan untuk membangun ekosistem UMKM yang lebih kuat. Digitalisasi keuangan, peningkatan kapasitas usaha, dan perluasan akses permodalan diharapkan dapat membantu UMKM Sulawesi Selatan tumbuh lebih mandiri, tertata, dan berdaya saing. (*)