Parepare, Prestasinews.com— Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) 2026 bertema “Sinergi Data untuk Pelayanan Pajak yang Terintegrasi” di ruang rapat KPP Pratama Parepare, Jalan Chalik No. 4, Kota Parepare, Kamis (15/10/2026).
Forum tersebut melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dari instansi pemerintah, akademisi, organisasi profesi, dan media massa untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pelayanan perpajakan yang lebih efektif dan terintegrasi.
Peserta yang hadir di antaranya perwakilan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia Ajatappareng, Tax Center Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kota Parepare, serta Radio Mesra Parepare.
Kepala KPP Pratama Parepare, Basuki Purnama, mengatakan, Forum Konsultasi Publik menjadi sarana untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan.
“Forum ini bukan hanya sekadar kewajiban, tetapi juga sebagai wadah bagi kami untuk koreksi diri dalam meningkatkan kualitas pelayanan pajak ke depannya,” ujar Basuki.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Parepare, Muhammad Lukman Arief, memaparkan pentingnya keterhubungan data antarlembaga dalam mendukung administrasi perpajakan yang akurat dan terintegrasi.
Salah satu pembahasan utama adalah keterkaitan data Nomor Induk Kependudukan (NIK), data Administrasi Hukum Umum (AHU), dan sistem Coretax dalam proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), baik bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan.
Menurut Lukman, sinergi data antarlembaga diperlukan untuk memvalidasi identitas, memastikan kesesuaian informasi wajib pajak, serta meminimalkan ketidaksesuaian data dalam proses administrasi perpajakan.
“Sinergi data tersebut memiliki peran penting dalam mendukung validasi identitas, memastikan kesesuaian informasi wajib pajak, serta meminimalkan potensi ketidaksesuaian data dalam proses administrasi perpajakan,” jelasnya.
Melalui forum ini, KPP Pratama Parepare juga menghimpun masukan dari para peserta mengenai kebutuhan, kendala, dan tantangan dalam pelaksanaan layanan perpajakan. Masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk menyempurnakan pelayanan sekaligus memperkuat koordinasi dengan instansi dan pihak terkait.
KPP Pratama Parepare menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi dengan para pemangku kepentingan guna mewujudkan pelayanan perpajakan yang terintegrasi. Dukungan data yang akurat, koordinasi yang efektif, dan pemahaman perpajakan yang baik diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong kepatuhan wajib pajak. (*)