Jakarta, Prestasinews.com— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, agar memahami risiko penggunaan layanan pembiayaan digital di tengah pesatnya pertumbuhan industri pinjaman daring dan layanan Buy Now Pay Later (BNPL).
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) OJK, Agusman, menegaskan kemudahan memperoleh pembiayaan digital harus diimbangi dengan literasi keuangan dan kemampuan membayar. Hal itu disampaikannya dalam kuliah umum OJK Mengajar 2026 di Indonesia Banking School (IBS), Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
“Kemudahan akses pembiayaan digital harus diimbangi dengan literasi yang memadai, pemahaman risiko, serta kemampuan memenuhi kewajiban agar manfaat teknologi keuangan dapat dirasakan secara optimal dan berkelanjutan,” ujar Agusman.
Menurutnya, perkembangan teknologi telah membuat proses pembiayaan semakin cepat dan mudah. Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan machine learning bahkan memungkinkan analisis kelayakan pembiayaan yang sebelumnya membutuhkan waktu berbulan-bulan diselesaikan dalam hitungan detik.
Berdasarkan data OJK, nilai baki debet layanan BNPL yang disalurkan perusahaan pembiayaan pada Agustus 2026 mencapai Rp13,61 triliun atau tumbuh 36,57 persen secara tahunan, dengan total 27,71 juta rekening.
Sementara itu, outstanding pembiayaan pinjaman daring meningkat 22,07 persen secara tahunan menjadi Rp106,94 triliun. Jumlah akun pengguna tercatat mencapai 189,77 juta, terdiri atas 3,02 juta akun pemberi pinjaman dan 186,75 juta akun penerima pinjaman.
Agusman menilai pembiayaan digital memiliki peran strategis dalam memperluas akses keuangan masyarakat, terutama bagi kelompok yang belum terjangkau layanan keuangan konvensional. Kemudahan pendanaan tersebut juga berpotensi mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Meski demikian, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan pelindungan konsumen. OJK terus memperkuat kebijakan serta pengawasan untuk mengantisipasi berbagai risiko, termasuk penyalahgunaan data pribadi, penipuan, dan potensi kerugian konsumen.
Sementara itu, Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia (YPPI), Priyanto Budi Nugroho, mengatakan perkembangan layanan keuangan digital harus diimbangi dengan pemahaman mengenai risiko dan tanggung jawab pengguna.
“Di era digital, pemanfaatan inovasi tidak hanya untuk memperoleh pertumbuhan dan keuntungan, tetapi juga harus diimbangi dengan manajemen risiko dan tanggung jawab. Ketiganya merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan,” ujarnya.
Priyanto mengingatkan mahasiswa agar tidak hanya memahami cara menggunakan aplikasi keuangan digital, tetapi juga mampu mengelola risiko sehingga kemudahan memperoleh pendanaan tidak menimbulkan persoalan keuangan di kemudian hari.
Kegiatan OJK Mengajar 2026 yang diikuti 137 mahasiswa dan 15 dosen Indonesia Banking School tersebut turut dihadiri Deputi Komisioner Pengawas PVML OJK Sri Kurniati. Melalui program ini, OJK berupaya memperkuat literasi keuangan generasi muda agar mampu memanfaatkan layanan pembiayaan digital secara bijak dan bertanggung jawab. (*)