Jakarta, Prestasinews.com— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat reformasi pasar modal Indonesia melalui peningkatan transparansi, likuiditas, tata kelola, dan penegakan hukum. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor di tengah proses konsultasi MSCI terkait potensi perubahan klasifikasi pasar Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan, reformasi pasar modal harus menghasilkan perubahan nyata dan terukur, terutama dalam meningkatkan kredibilitas serta daya saing pasar modal Indonesia di tingkat global.
Hal itu disampaikan Friderica dalam dialog bersama investor institusional domestik dan internasional yang diselenggarakan Mandiri Sekuritas secara daring, Selasa lalu (20/10/2026).
Dialog tersebut turut dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, serta Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Jefry Hendrik.
“Kepercayaan investor harus dibangun melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan. OJK berkomitmen membangun pasar modal Indonesia yang adil, transparan, kompetitif, dan memiliki kredibilitas global,” ujar Friderica dalam keterangan resminya, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, OJK memahami perhatian investor terhadap perkembangan pasar modal Indonesia setelah MSCI mengumumkan konsultasi mengenai potensi perubahan klasifikasi pasar Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Meski demikian, Friderica menegaskan fundamental pasar modal Indonesia masih kuat. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai sekitar 589 miliar dolar AS atau terbesar kedua di ASEAN, dengan jumlah investor mencapai 31,1 juta.
Kinerja perusahaan tercatat juga menunjukkan pertumbuhan positif. Dalam periode 12 bulan hingga Juni 2026, pendapatan perusahaan tercatat tumbuh 15,9%, sedangkan laba bersih meningkat 16,3%.
Sementara itu, Hasan Fawzi menjelaskan OJK bersama BEI dan seluruh Self-Regulatory Organizations (SRO) terus menjalankan delapan program aksi prioritas reformasi pasar modal.
Program tersebut mencakup peningkatan likuiditas, transparansi kepemilikan saham, penguatan tata kelola, hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran di pasar modal.
Salah satu langkah yang disiapkan adalah peningkatan ketentuan minimum saham beredar di publik atau free float menjadi 15% secara bertahap.
OJK juga memperkuat transparansi kepemilikan manfaat akhir atau beneficial ownership, memperluas klasifikasi investor dari sembilan menjadi 39 kategori, serta mendorong keterbukaan informasi kepemilikan saham di atas satu persen.
Selain itu, OJK akan memublikasikan daftar perusahaan dengan konsentrasi kepemilikan saham tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC).
“Reformasi pasar modal tidak berhenti pada penyempurnaan regulasi atau pengumuman kebijakan. Prioritas kami adalah memastikan implementasi yang konsisten sehingga menghasilkan peningkatan nyata pada transparansi, likuiditas, integritas, dan daya tarik investasi di pasar modal Indonesia,” kata Hasan.
Terkait evaluasi MSCI, Hasan menegaskan pengumuman pada 15 Oktober 2026 masih merupakan tahap konsultasi dan belum menjadi keputusan akhir mengenai perubahan klasifikasi pasar Indonesia.
MSCI membuka kesempatan penyampaian masukan hingga 30 April 2027, sementara keputusan akhir dijadwalkan pada 30 Juni 2027.
Untuk memastikan perkembangan reformasi pasar modal Indonesia menjadi bahan pertimbangan, OJK terus menjalin komunikasi dengan MSCI. Sepanjang Februari hingga Oktober 2026, tercatat sebanyak 16 kali komunikasi dan pertemuan telah dilakukan.
Di sisi lain, OJK juga memperketat pengawasan dan penegakan hukum guna menjaga integritas pasar modal.
Pada 16 Oktober 2026, OJK mengumumkan sanksi administratif berupa denda sekitar Rp2,1 triliun dalam kasus yang melibatkan perdagangan saham DSSA, BREN, dan CUAN.
Hasan menegaskan, proses pemeriksaan kasus tersebut telah berlangsung sebelum pengumuman MSCI dan bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara mendadak.
“Penegakan hukum merupakan bagian mendasar dari upaya menjaga integritas pasar modal. Tindakan kami bukan merupakan respons sesaat terhadap perkembangan MSCI, melainkan hasil proses pengawasan yang telah berjalan sesuai ketentuan,” tegasnya.
Sepanjang 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 971 pihak dengan total denda sekitar Rp2,5 triliun.
Selain itu, sebanyak 41 pemeriksaan kasus telah diselesaikan, sementara 122 kasus lainnya masih dalam proses penanganan.
Friderica menambahkan, OJK akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas pasar keuangan sekaligus memastikan reformasi berjalan berkelanjutan.
Upaya tersebut juga menjadi perhatian dalam pertemuan Presiden Republik Indonesia bersama OJK dan anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada 19 Oktober 2026.
Ke depan, OJK bersama SRO akan memprioritaskan peningkatan ketentuan free float, penyempurnaan mekanisme pembobotan saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi dalam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta penguatan transparansi dan kualitas perusahaan tercatat.
“Kami tidak hanya ingin menyampaikan langkah yang telah dilakukan, tetapi juga mendengarkan pandangan dan rekomendasi investor. Masukan tersebut penting untuk memastikan reformasi benar-benar meningkatkan kualitas pasar dan memperkuat kepercayaan investor dalam jangka panjang,” pungkas Friderica. (*)