Jakarta, Prestasinews.com— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi administratif berupa denda total Rp2,1 triliun kepada pihak-pihak terkait pelanggaran perdagangan dan penjatahan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA), PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN), dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Sanksi tersebut dijatuhkan setelah OJK menemukan manipulasi perdagangan saham DSSA serta tindakan menyesatkan dalam proses pemesanan saham BREN dan CUAN. Penindakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat integritas pasar modal dan melindungi kepentingan investor.
Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK, Sekar Putih Djarot, dalam keterangan resminya menyampaikan, pengenaan sanksi merupakan tindak lanjut pemeriksaan terhadap perdagangan saham DSSA selama periode 2024 hingga 2026 serta proses penawaran umum saham BREN dan CUAN.
Dari total denda Rp2,1 triliun tersebut, sebesar Rp1,5 triliun dikenakan kepada pihak-pihak terkait pelanggaran perdagangan saham DSSA. Sementara itu, pihak-pihak terkait pelanggaran penjatahan saham BREN dikenai denda Rp500 miliar, dan pihak-pihak terkait penjatahan saham CUAN sebesar Rp100 miliar.
Dalam pemeriksaan perdagangan saham DSSA, OJK menemukan tindak pidana manipulasi pasar yang dilakukan nasabah perorangan dan institusi melalui sejumlah anggota bursa. Praktik tersebut dilakukan secara terencana dan terstruktur sehingga menyebabkan harga saham DSSA meningkat secara signifikan.
Untuk mengungkap kasus tersebut, OJK meminta data dan dokumen dari anggota bursa terkait serta menelusuri aliran dana pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi saham DSSA.
OJK juga telah memanggil sedikitnya 12 direksi perusahaan efek, 15 pihak perorangan, dan 11 badan hukum asing untuk kepentingan pemeriksaan.
Selain manipulasi pasar, OJK menemukan pelanggaran yang dilakukan direksi perusahaan efek. Atas temuan tersebut, regulator menindaklanjuti dengan membekukan izin sejumlah individu yang menjabat sebagai direksi perusahaan efek.
Sementara itu, dalam pemeriksaan penawaran umum saham BREN dan CUAN, OJK menemukan fakta bahwa saham yang ditawarkan telah direncanakan sejak awal untuk dialokasikan kepada sekelompok pihak yang terkait dengan pemegang saham pengendali.
OJK juga menemukan tindakan menyesatkan dalam proses pemesanan saham kedua emiten tersebut. Sejumlah pihak yang terkait dengan pengendali perusahaan diduga memperoleh penjatahan saham dalam jumlah besar dengan mengaburkan identitas mereka.
Praktik tersebut mengakibatkan kepemilikan saham BREN dan CUAN terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga jumlah saham yang beredar di pasar menjadi terbatas.
Dalam proses pemeriksaan, OJK meminta data dan dokumen dari sejumlah anggota bursa, penjamin emisi efek, serta bank kustodian. Regulator juga menelusuri aliran dana yang berkaitan dengan penawaran umum kedua saham tersebut.
Sedikitnya lima anggota direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, serta pihak yang terlibat dalam penjatahan pasti telah dipanggil untuk dimintai keterangan.
OJK juga menemukan adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari pelanggaran perdagangan saham DSSA serta pemesanan saham BREN dan CUAN.
Penjatuhan sanksi terhadap pihak-pihak terkait ketiga emiten tersebut menjadi bagian dari langkah OJK memperkuat penegakan hukum dan menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia.
OJK menegaskan, penindakan terhadap pelanggaran pasar modal akan terus dilakukan secara konsisten. Sejak Januari hingga Oktober 2026, OJK bersama Self-Regulatory Organization (SRO) telah menjatuhkan hukuman, sanksi, dan melakukan penegakan hukum terhadap sedikitnya 835 pihak.
Melalui langkah tersebut, OJK berupaya mempercepat reformasi pasar modal, meningkatkan transparansi, serta memastikan kegiatan perdagangan efek berjalan secara adil, teratur, dan akuntabel. (*)