Makassar, Prestasinews.com— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) sepakat memperkuat penyediaan dan pemanfaatan data perpajakan melalui kerja sama data Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP).
Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Kantor Wilayah DJP Sulselbartra, Makassar, Selasa (13/10/2026). Pertemuan ini membahas kebutuhan data perpajakan serta kesiapan pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan data yang diperlukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Aspa Muji, menghadiri pertemuan tersebut bersama asisten bupati dan jajaran kepala dinas Pemkab Jeneponto. Sementara dari Kanwil DJP Sulselbartra hadir Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas), Ali Zainal Abidin, beserta jajaran terkait.
Dalam rapat tersebut, kedua pihak membahas rincian jenis data ILAP yang dibutuhkan DJP, termasuk kesiapan teknis pemerintah daerah dalam menyediakan data sesuai kebutuhan. Pertukaran data ini diharapkan dapat mendukung penguatan basis informasi perpajakan dan meningkatkan efektivitas pengawasan pajak.
Sekda Jeneponto, Aspa Muji, menyatakan pemerintah daerah berkomitmen mendukung pelaksanaan kerja sama tersebut, termasuk menyediakan data yang telah dibahas dan disepakati bersama.
"Kerja sama ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam mendukung pembangunan yang berbasis pada data yang akurat," ujar Aspa.
Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Sulselbartra, Ali Zainal Abidin, mengapresiasi dukungan Pemkab Jeneponto dalam rencana kerja sama tersebut. Ia menegaskan, proses pertukaran data akan dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kerja sama penyediaan dan pemanfaatan data ILAP ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Data yang akurat diharapkan dapat menunjang pelaksanaan tugas perpajakan secara lebih efektif dan akuntabel.
Sebagai tindak lanjut, kedua instansi sepakat segera memproses penyusunan dan penandatanganan dokumen PKS. Langkah ini diharapkan menjadi dasar pelaksanaan pertukaran data secara terarah sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku. (*)