Makassar, Prestasinews.com--Kinerja penerimaan pajak di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif hingga 30 September 2026. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) mencatat realisasi penerimaan pajak Sulsel mencapai Rp7,62 triliun atau 58,28% dari target tahun ini sebesar Rp13,08 triliun.
Kepala Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian Kanwil DJP Sulselbartra, Agung Pranoto Eko Putro, mengungkapkan penerimaan pajak Sulsel mengalami pertumbuhan bruto sebesar 4,63% dan pertumbuhan neto 8,17% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut juga melampaui realisasi September 2025 yang tercatat sebesar Rp7,05 triliun.
Berdasarkan jenis pajak, penerimaan terbesar berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar Rp3,96 triliun dari target Rp6,70 triliun. Sementara Pajak Penghasilan (PPh) menyumbang Rp3,63 triliun dari target Rp6,42 triliun. Kedua kelompok pajak tersebut masing-masing mencatat pertumbuhan neto sebesar 25,82% dan 10,34%.
Agung memaparkan, dari sisi sektor usaha, perdagangan menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak Sulsel dengan kontribusi 31,97% atau sekitar Rp2,44 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,18 triliun, seiring aktivitas perdagangan dan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur serta industri.
Sektor administrasi pemerintahan menempati posisi kedua dengan kontribusi 26,57% atau sekitar Rp2,03 triliun, meningkat dari Rp1,56 triliun pada September 2025. Peningkatan tersebut antara lain dipengaruhi aktivitas jasa konstruksi yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur di Sulsel.
Selanjutnya, sektor industri pengolahan menyumbang 8,29% atau sekitar Rp632 miliar, disusul pengangkutan dan pergudangan sebesar 5,75% atau Rp438 miliar. Pertumbuhan industri pengolahan didukung peningkatan setoran pajak dari subsektor sawit, baja, dan hasil olahan tambang, sedangkan sektor transportasi ditopang aktivitas kepelabuhanan dan angkutan laut.
Berbeda dengan sektor lainnya, penerimaan pajak dari sektor pertambangan justru mengalami kontraksi sekitar 20%. Realisasinya turun dari Rp533 miliar pada September 2025 menjadi Rp428 miliar pada September 2026. Penurunan tersebut terutama dipengaruhi perpindahan sejumlah wajib pajak besar sektor pertambangan ke Kantor Wilayah Wajib Pajak Besar.
Sementara itu, secara keseluruhan wilayah kerja Kanwil DJP Sulselbartra, realisasi penerimaan pajak hingga September 2026 mencapai Rp11,41 triliun atau 61,53% dari target Rp18,55 triliun. Sulawesi Tenggara mencatat realisasi Rp3,13 triliun atau 68,87% dari target, sedangkan Sulawesi Barat sebesar Rp607 miliar atau 65,75% dari target.
Meski menunjukkan pertumbuhan positif, capaian penerimaan pajak Sulselbartra masih berada di bawah realisasi nasional yang telah mencapai 68,14% dari target. Secara nasional, penerimaan pajak hingga September 2026 tercatat sebesar Rp1.606 triliun dari target Rp2.357 triliun. Adapun pertumbuhan penerimaan pajak Sulselbartra secara bruto mencapai 11,07% dan secara neto sebesar 14,92%. (*)