Jakarta, Prestasinews.com– Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat pengawasan terhadap Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) melalui penyusunan standar perilaku dan mekanisme penegakan disiplin. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh petugas menjalankan tugas secara profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada jemaah haji.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid, mengatakan, pengawasan terhadap petugas haji tidak cukup hanya berfokus pada pemenuhan standar pelayanan. Aspek perilaku, kepatuhan terhadap aturan, serta tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan juga harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji.
“Pengendalian penyelenggaraan haji tidak hanya berfokus pada pemenuhan standar pelayanan, tetapi juga pada bagaimana petugas menjalankan tugas, mematuhi ketentuan, dan mempertanggungjawabkan tindakannya,” kata Harun, seperti dikutip dari HaramainIndonesia, Sabtu (24/10/2026).
Menurut Harun, penyusunan standar perilaku diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab petugas. Sementara itu, mekanisme penegakan disiplin disiapkan agar setiap dugaan pelanggaran dapat ditangani secara objektif, proporsional, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Direktur Pengawasan Haji Reguler, Rudy Ambari, menjelaskan bahwa standar perilaku PPIH akan mencakup berbagai aspek pelayanan, mulai dari interaksi dengan jemaah, pengambilan keputusan, penanganan persoalan di lapangan, hingga menjaga integritas selama bertugas. Menurutnya, kualitas pelayanan haji tidak hanya ditentukan oleh fasilitas, tetapi juga sikap dan tanggung jawab petugas dalam melayani jemaah.
“Profesionalitas petugas bukan hanya tentang kemampuan melaksanakan tugas, tetapi juga tentang bagaimana mereka melayani, merespons kebutuhan, dan melindungi jemaah,” terang Rudy.
Selain standar perilaku, Kemenhaj juga merumuskan mekanisme penegakan disiplin yang meliputi penerimaan laporan, pemeriksaan, penilaian, hingga penetapan atau rekomendasi tindak lanjut atas dugaan pelanggaran. Rudy menegaskan, prosedur tersebut harus jelas dan terukur agar penegakan disiplin tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya kerja yang profesional dan berintegritas.
Penyusunan kebijakan tersebut turut melibatkan Direktorat Bina Petugas Haji Reguler untuk memastikan penerapannya berjalan selaras di seluruh unit terkait. Kemenhaj berharap standar perilaku dan mekanisme disiplin ini dapat memperkuat pencegahan pelanggaran, meningkatkan akuntabilitas petugas, serta menjaga kualitas pelayanan dan keselamatan jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji. (*)