Makassar, Prestasinews.com— Komitmen Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam memperkuat pengelolaan zakat dan menumbuhkan kepedulian sosial mengantarkannya meraih Grand Baznas Award 2026 kategori Kepala Daerah/Wali Kota Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas dukungan Pemerintah Kota Makassar dalam mendorong pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Penghargaan diserahkan oleh Pimpinan BAZNAS RI, Hj. Saidah Sakwan, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (15/10/2026).
Capaian ini tidak sekadar menjadi penghargaan bagi kepala daerah, tetapi juga menandai upaya Pemkot Makassar membangun budaya berbagi yang melibatkan pemerintah, aparatur sipil negara (ASN), lembaga pengelola zakat, dan masyarakat luas.
Bagi Appi, sapaan Munafri, penguatan zakat membutuhkan kepercayaan publik. Kepercayaan tersebut menjadi fondasi penting agar masyarakat bersedia menyalurkan zakat melalui lembaga resmi sehingga dana yang dihimpun dapat dikelola secara profesional dan disalurkan kepada mereka yang berhak menerima.
"BAZNAS menjadi penengah antara muzaki dan mustahik. Apa yang kita lakukan di daerah adalah bagaimana membangun kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS," ujar Appi usai menerima penghargaan.
Pandangan tersebut menjadi salah satu landasan Pemkot Makassar dalam mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam gerakan zakat. Pemerintah tidak hanya berperan dalam mendukung penghimpunan dan penyaluran zakat, tetapi juga membangun kesadaran bahwa kepedulian terhadap sesama merupakan tanggung jawab bersama.
Munafri menegaskan, gerakan zakat memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar aktivitas menghimpun dan menyalurkan dana. Zakat merupakan bagian dari upaya memperkuat umat sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Ini bukan hanya untuk membangun kekuatan umat, tetapi merupakan kegiatan yang harus kita laksanakan sepanjang umur kita," tuturnya.
Salah satu langkah yang didorong Pemkot Makassar ialah memperluas partisipasi ASN dan kelompok masyarakat dalam mendukung pengelolaan zakat. Melalui kebijakan dan ajakan bersama, keterlibatan tersebut diharapkan tumbuh menjadi gerakan sosial yang berkelanjutan.
"Kami memastikan aturan-aturan itu melibatkan seluruh ASN dan mengajak seluruh kelompok masyarakat untuk bersama-sama. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita terhadap sosial kemasyarakatan," jelasnya.
Di tengah upaya memperluas partisipasi masyarakat, Munafri juga menaruh perhatian pada tata kelola lembaga zakat. Menurutnya, meningkatnya kepercayaan publik harus disertai pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional.
Pemanfaatan teknologi digital dinilai menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat tata kelola sekaligus memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai pengelolaan zakat.
"Dari sisi pengelolaan, harus jauh lebih transparan. Dengan mengikuti perkembangan digitalisasi dan sebagainya, kita bisa membangun citra yang baik untuk memberikan tingkat kepercayaan yang maksimal dari masyarakat," tegasnya.
Bagi Appi, transparansi menjadi kunci agar masyarakat memiliki keyakinan bahwa zakat yang ditunaikan benar-benar dikelola dengan baik dan memberikan manfaat kepada penerima yang berhak. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi kewajiban keagamaan, tetapi juga instrumen untuk memperkuat kepedulian dan mengurangi beban sosial masyarakat.
Ia pun mengajak masyarakat yang belum menyalurkan zakat melalui BAZNAS untuk berpartisipasi dalam gerakan tersebut. Menurutnya, setiap zakat yang ditunaikan memiliki nilai kemanusiaan karena dapat membantu masyarakat yang membutuhkan.
"Ini adalah kewajiban yang harus kita jalankan untuk memastikan bahwa apa yang kita keluarkan akan berdampak bagi kemanusiaan," katanya.
Upaya memperkuat pengelolaan zakat tersebut sejalan dengan visi Munafri untuk mentransformasikan Makassar menjadi Kota Filantropi Nasional. Visi ini menempatkan kepedulian sosial sebagai salah satu bagian penting dalam pembangunan kota, berdampingan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pengembangan ekosistem filantropi membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga pengelola zakat, dunia usaha, dan masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas partisipasi publik dalam kegiatan sosial sekaligus memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Grand Baznas Award 2026 menjadi momentum bagi Pemkot Makassar untuk memperkuat upaya tersebut. Penghargaan ini sekaligus menjadi dorongan agar dukungan terhadap pengelolaan zakat terus ditingkatkan, baik melalui penguatan kebijakan, perluasan partisipasi masyarakat, maupun perbaikan tata kelola.
Keberhasilan membangun kota, masih kata Appi, tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fisik. Kepedulian sosial, semangat gotong royong, dan kemampuan masyarakat untuk saling membantu juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
Dengan memperkuat gerakan zakat dan filantropi, Pemkot Makassar berharap dapat membangun masyarakat yang tidak hanya semakin sejahtera, tetapi juga memiliki solidaritas kemanusiaan yang kuat. (*)