Laut tidak selalu memberi hasil yang sama. Ada hari ketika ikan melimpah. Ada pula saat perahu kembali dengan tangkapan seadanya. Daeng Jumadi tahu betul keadaan itu.
Laporan: Muhammad Aking
Lelaki 51 tahun asal Pulau Balang Lompo, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, tersebut menggantungkan hidup pada laut. Dari hasil tangkapannya, ia menghidupi seorang istri dan empat anak. Setiap rupiah berarti bagi keluarganya.
Bagi Jumadi, uang Rp100 ribu bukan jumlah kecil. Untuk mendapatkannya, ia harus melaut, membawa pulang ikan, lalu menjualnya kepada pengepul. Dulu, uang yang tersisa ia simpan di rumah. Kadang di bawah kasur. Tempat yang mudah dijangkau ketika kebutuhan datang. Namun, uang yang dekat dengan tangan juga mudah habis. Kebutuhan keluarga tidak pernah berhenti, sementara penghasilan dari laut tak selalu bisa diandalkan.
Keadaan mulai berubah pada awal 2024. Melalui kolaborasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan industri jasa keuangan, layanan perbankan bergerak hadir di Pulau Balang Lompo. Warga mendapat edukasi sekaligus pendampingan membuka rekening. Jumadi ikut membuka rekening. Sejak itu, ia mulai menyisihkan sebagian hasil melaut. Biasanya Rp100 ribu. Ketika tangkapan lebih banyak, jumlahnya bisa mencapai Rp300 ribu. Tidak setiap hari ia mampu menabung. Tetapi setiap kali ada uang tersisa, ia berusaha menyimpannya. Sedikit demi sedikit, untuk hari esok.
Kisah serupa datang dari Pulau Karanrang, Desa Mattirobulu, Kecamatan Liukang Tupabiring, Pangkep. Dulu, warga harus menyeberang ke Makassar hanya untuk bertransaksi di bank. Perjalanan memakan waktu dua hingga tiga jam, bergantung cuaca. Ongkos kapal sekitar Rp50 ribu sekali jalan. Artinya, Rp100 ribu bisa habis hanya untuk perjalanan pergi dan pulang. Jumlah yang tidak sedikit bagi warga yang sekadar ingin menyetor tabungan atau menarik uang dalam jumlah kecil.
Kini, kehadiran agen perbankan membuat urusan itu lebih mudah. Warga tidak lagi harus meninggalkan pulau untuk melakukan transaksi sederhana. “Untuk menabung atau menarik uang jumlah sedikit sekarang cukup melalui agen yang sudah dekat dari rumah,” ujar Yuhar, warga Pulau Karanrang. Bagi masyarakat kepulauan, perubahan itu berarti banyak. Waktu dan biaya perjalanan dapat dihemat. Uang yang sebelumnya habis untuk ongkos kapal bisa digunakan memenuhi kebutuhan keluarga.
Apa yang dialami Jumadi dan Yuhar memperlihatkan bahwa persoalan keuangan masyarakat pesisir bukan semata soal penghasilan. Ada jarak yang harus ditempuh. Ada biaya yang mesti dibayar. Ada pula kebiasaan menyimpan uang yang terbentuk karena terbatasnya layanan perbankan. Membuka akses menjadi langkah awal. Namun, mengajarkan masyarakat mengelola uang tidak kalah penting. Sebab, memiliki rekening belum tentu berarti seseorang memahami cara menjaga penghasilannya.
Tantangan itulah yang terus dijawab OJK Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar). Bersama industri jasa keuangan, OJK memperluas edukasi dan inklusi keuangan hingga ke wilayah pesisir dan kepulauan. Upaya tersebut tidak berhenti di Pangkep. Berbagai daerah di Sulawesi Selatan mulai dijangkau melalui sosialisasi, pendampingan, dan pengenalan layanan keuangan formal. Tujuannya sederhana: membuat masyarakat bukan hanya dekat dengan layanan keuangan, tetapi juga mampu menggunakannya secara bijak.
Terbaru, edukasi keuangan menyasar masyarakat nelayan di Kelurahan Untia, Kota Makassar, Kamis (15/10/2026). Kegiatan ini merupakan sinergi program Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, mengatakan kesejahteraan nelayan tidak cukup hanya ditopang banyaknya hasil tangkapan. Kemampuan mengatur pendapatan juga menentukan. Sebab, laut tidak selalu memberi kepastian. Musim berganti, cuaca berubah, dan hasil tangkapan bisa menurun sewaktu-waktu.
EDUKASI KEUANGAN. OJK Sulselbar memperkuat sinergi peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi masyarakat pesisir melalui kegiatan Edukasi Keuangan dalam rangka program EKI dan KNMP di Kelurahan Untia, Kota Makassar, Kamis (15/10). (IST)
“Literasi keuangan merupakan salah satu fondasi penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga nelayan. Pendapatan masyarakat pesisir yang dipengaruhi oleh musim, kondisi cuaca, dan fluktuasi hasil tangkapan perlu dikelola secara bijaksana,” ujar Muchlasin. Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik membantu nelayan memenuhi kebutuhan keluarga, membangun tabungan, dan menjaga keberlangsungan usaha. Ketika hasil laut melimpah, sebagian pendapatan dapat disimpan. Ketika musim buruk datang, keluarga masih memiliki pegangan.
OJK juga mendorong industri jasa keuangan memperluas akses pembiayaan produktif bagi nelayan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sektor perikanan. Namun, kemudahan memperoleh layanan keuangan harus disertai pemahaman tentang risikonya. Muchlasin mengingatkan masyarakat agar tidak terjebak investasi ilegal, pinjaman online ilegal, maupun kejahatan keuangan digital. Sebab, uang yang dikumpulkan dengan susah payah bisa hilang akibat satu keputusan yang keliru.
Koordinator Penyuluh Perikanan Makassar, Rachmady Azis, menilai penguatan ekonomi pesisir membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, industri jasa keuangan, penyuluh perikanan, dan berbagai pemangku kepentingan harus berjalan searah. Nelayan tidak cukup hanya diberi akses pembiayaan. Mereka juga membutuhkan pendampingan agar usaha dapat berkembang dan penghasilan keluarga lebih terjaga. Tanpa pemahaman yang baik, kemudahan memperoleh uang justru bisa menjadi beban baru.
Persoalan itu tergambar dari kondisi literasi dan inklusi keuangan di Sulawesi Selatan. Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, mengungkapkan tingkat inklusi keuangan telah mencapai sekitar 94 persen. Namun, tingkat literasi keuangan baru berada di kisaran 61 persen. Ada jarak 33 poin persentase antara akses dan pemahaman. Angka tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak masyarakat mengenal layanan keuangan, tetapi belum semuanya memahami manfaat, biaya, dan risiko yang menyertainya.
Fatmawati mengingatkan masyarakat agar lebih cermat memilih produk keuangan. Legalitas penyedia layanan harus diperiksa sebelum uang disimpan, dipinjam, atau diinvestasikan. Edukasi menjadi penting agar masyarakat tidak mudah tergiur janji keuntungan besar maupun tawaran pinjaman yang tampak mudah. Bagi OJK Sulselbar, pekerjaan ini belum selesai. Memperluas akses saja tidak cukup. Pengetahuan masyarakat harus tumbuh seiring dengan semakin dekatnya layanan keuangan dalam kehidupan mereka. (*)