Makassar, Prestasinews.com— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan sejumlah aspirasi pembangunan kepada Komisi VII DPR RI. Aspirasi tersebut mencakup pengembangan industri, pembangunan infrastruktur pariwisata, penguatan ekonomi kreatif, hingga peningkatan aksesibilitas wilayah kepulauan.
Aspirasi itu disampaikan Munafri dalam pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI bersama pemerintah provinsi dan kota di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026).
Munafri mengatakan, Makassar memiliki posisi strategis sebagai pusat perdagangan barang dan jasa di kawasan Indonesia Timur. Dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 7,04%, ia menilai dukungan kebijakan pemerintah pusat diperlukan untuk memperkuat investasi dan pengembangan industri di daerah.
"Kami tidak punya sumber daya alam, tapi kami punya letak geografis yang sangat menguntungkan. Kota ini menjadi kota yang sangat sentral, khususnya di ALKI II, sehingga pola perdagangan barang dan jasa menjadi backbone kami untuk tumbuh," ujarnya.
Ia juga mendorong kebijakan insentif bagi bahan baku yang masuk ke Makassar untuk diolah menjadi produk industri. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat mendukung pengembangan industri lokal, termasuk sektor garmen yang menghadapi tantangan tingginya biaya bahan baku.
"Yang kami inginkan untuk membangun industri dan turunan industri yang ada, harusnya ada kebijakan dari pemerintah juga untuk memberikan insentif terhadap barang masuk sebagai bahan baku untuk diolah di tempat kami," jelasnya.
Di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Munafri meminta dukungan pembangunan gedung representatif untuk kegiatan seni dan budaya serta penyelenggaraan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE). Menurutnya, Makassar membutuhkan fasilitas yang mampu mengakomodasi kegiatan berskala nasional dan internasional dengan kapasitas ribuan orang.
“Beberapa tambahan infrastruktur, khususnya industri seni dan pagelaran. Di sini kami tidak punya satu tempat yang representatif untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan MICE yang cukup atau yang lebih spesifik,” ungkapnya.
Munafri juga mendorong pengembangan gastronomi Makassar agar mendapat pengakuan internasional. Ia menilai kekayaan kuliner khas Makassar memiliki potensi besar untuk diperkenalkan sebagai bagian dari warisan gastronomi dunia. Selain itu, ia menyinggung Pinisi yang telah terdaftar sebagai warisan budaya takbenda UNESCO.
Untuk wilayah kepulauan, Munafri menyoroti kebutuhan pembangunan dermaga guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat sekaligus mendorong pengembangan wisata bahari. Namun, keterbatasan kewenangan pemerintah kota menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur di kawasan Kepulauan Spermonde.
"Kami cuma punya kewenangan yang di daratnya. Sementara pembangunan dermaga dan sebagainya itu kami tidak punya kewenangan ada di sana. Sehingga kalau bisa, kami diberikan akses untuk bisa membangun dermaga di pulau-pulau kami," katanya.
Melalui pertemuan tersebut, Munafri berharap aspirasi Pemerintah Kota Makassar mendapat dukungan pemerintah pusat sehingga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat sektor industri dan pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Kunjungan itu bertujuan menghimpun informasi dan memperoleh gambaran faktual mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah, khususnya di sektor perindustrian dan pariwisata.
"Kami hadir dalam rangka menggali informasi dan memperoleh gambaran faktual dan catatan dan tantangan dan masalah yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kota," ujarnya. (anu)