Makassar, Prestasinews.com— Pemerintah menggelontorkan subsidi selisih bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,15 triliun di Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga akhir Agustus 2026. Subsidi tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meringankan beban pembiayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Hari Utomo, mengatakan, dukungan subsidi bunga tersebut berjalan seiring dengan penyaluran KUR di Sulsel yang telah mencapai Rp12,96 triliun.
Berdasarkan data DJPb Sulsel, pembiayaan tersebut telah menjangkau 181.912 debitur hingga Agustus 2026. Penyaluran KUR diarahkan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha, terutama pada sektor-sektor produktif.
“Subsidi selisih bunga tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah untuk meringankan beban pembiayaan pelaku usaha, sehingga akses terhadap permodalan melalui lembaga keuangan dapat semakin terjangkau,” kata Hari, belum lama ini.
Menurutnya, pembiayaan KUR merupakan salah satu bentuk dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui skema ini, pelaku UMKM diharapkan dapat memperoleh akses pembiayaan dengan beban bunga yang lebih ringan.
Dari total KUR yang tersalurkan, sektor pertanian menjadi penerima pembiayaan terbesar dengan nilai Rp6,12 triliun atau sekitar 47,22 persen. Posisi berikutnya ditempati sektor perdagangan dengan penyaluran Rp3,29 triliun atau 25,39 persen.
Sementara itu, sektor jasa memperoleh pembiayaan sebesar Rp1,09 triliun atau 8,41 persen. Adapun sektor lainnya mencatat penyaluran Rp2,46 triliun atau 18,98 persen dari total KUR di Sulsel.
Dominasi sektor pertanian menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan bagi pelaku usaha berbasis pertanian di daerah tersebut. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pelaku usaha menjaga keberlangsungan kegiatan usaha sekaligus mengembangkan kapasitas produksi.
Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, saat kunjungan kerja di Makassar mengatakan, tingginya realisasi KUR di Sulsel mencerminkan besarnya potensi sekaligus kebutuhan pembiayaan UMKM di daerah.
Namun, menurut Maman, penyaluran pembiayaan perlu diikuti pendampingan dan penguatan kapasitas usaha agar modal yang diterima dapat mendorong peningkatan skala bisnis.
Pemerintah, lanjutnya, juga berupaya memperkuat ekosistem kewirausahaan melalui dukungan legalitas, sertifikasi, teknologi, pendampingan, hingga akses pasar. Dengan dukungan tersebut, pembiayaan KUR diharapkan tidak hanya memperluas akses modal, tetapi juga meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha UMKM. (abq)