Jakarta, Prestasinews.com— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit/pembiayaan bagi debitur yang terdampak bencana gempa bumi di delapan kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK, Sekar Putih Djarot mengatakan kebijakan tersebut ditetapkan untuk membantu debitur terdampak menghadapi penurunan kemampuan bayar sekaligus menjaga kinerja lembaga jasa keuangan (LJK).
“Kebijakan ini bertujuan memitigasi dampak bencana terhadap kemampuan bayar debitur dan kinerja LJK, sekaligus mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak,” kata Sekar dalam keterangan resminya, Jumat (2/10).
Relaksasi tersebut berlaku bagi debitur terdampak bencana di Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada dan Sikka.
Sekar menjelaskan, kebijakan itu ditetapkan setelah OJK melakukan pengumpulan data dan asesmen di wilayah terdampak. Hasil asesmen menunjukkan bencana telah memengaruhi aktivitas perekonomian yang kemudian berdampak terhadap kemampuan membayar debitur dan kinerja LJK.
Perlakuan khusus tersebut mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana. Ketentuan ini berlaku bagi perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan LJK lainnya.
Dalam relaksasi tersebut, kualitas kredit/pembiayaan dengan plafon sampai Rp10 miliar dapat dinilai berdasarkan ketepatan pembayaran. Kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi juga dapat ditetapkan berkualitas lancar, termasuk pembiayaan yang telah disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana.
OJK juga membuka ruang pemberian pembiayaan baru bagi debitur terdampak. Kualitas pembiayaan baru tersebut dapat ditetapkan secara terpisah sehingga tidak menerapkan one obligor concept.
Menurut Sekar, OJK akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan LJK untuk memantau kondisi debitur serta dampak bencana terhadap sektor jasa keuangan. Relaksasi kredit tersebut berlaku selama tiga tahun sejak ditetapkan pada 28 September 2026. (abq)