Makassar, Prestasinews.com– Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) menggandeng Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPD HIPMI) Sulawesi Selatan untuk menyosialisasikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan kepada pengusaha muda di Kota Makassar.
Kegiatan yang berlangsung di AAS Building Makassar tersebut bertujuan memberikan pemahaman mengenai kebijakan relaksasi sanksi administrasi perpajakan, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku usaha muda.
Kepala Kanwil DJP Sulselbartra, Imanul Hakim, mengatakan, pemahaman terhadap kewajiban perpajakan penting bagi pengusaha dalam menjalankan kegiatan usaha. Selain menjadi bentuk kontribusi kepada negara, kepatuhan pajak juga dapat mendukung kelancaran aktivitas bisnis.
"Kami berharap kegiatan ini dapat menambah wawasan dan pemahaman perpajakan bagi pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia maupun calon pengusaha yang hadir pada acara ini," ujar Imanul.
Dalam pemaparan materi, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra, Ali Zainal Abidin, menjelaskan, kebijakan penghapusan sanksi administrasi memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi hingga 100 persen dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut Ali, kebijakan tersebut diharapkan dapat meringankan beban wajib pajak sekaligus membantu menyelesaikan persoalan perpajakan yang masih tertunda.
Ia menyebutkan sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian wajib pajak, antara lain tunggakan pajak, proses pemeriksaan yang belum selesai, serta surat permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (SP2DK).
Ali mengimbau wajib pajak yang menghadapi persoalan tersebut agar berkonsultasi langsung dengan kantor pajak untuk memastikan apakah kondisi yang dihadapi memenuhi persyaratan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi. Konsultasi juga diperlukan untuk memahami prosedur dan batas waktu yang harus dipenuhi.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel, Irma Trisnawati Anwar, yang hadir mewakili Ketua Umum BPD HIPMI Sulsel Andi Amar Ma'ruf Sulaiman, mengapresiasi kolaborasi antara DJP dan HIPMI dalam memberikan edukasi perpajakan kepada pengusaha muda.
Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman anggota HIPMI mengenai kebijakan terbaru perpajakan, sehingga para pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban pajaknya dengan lebih baik. (*)
