Makassar, Prestasinews.com– Transformasi ekonomi digital menjadi salah satu isu strategis dalam mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. Peluang pemanfaatan teknologi digital yang semakin terbuka perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, penguatan UMKM, serta digitalisasi sektor-sektor unggulan daerah.
Hal tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan Sulsel Talk bertema "Dinamika Ekonomi di Era Digital: Peluang dan Tantangan Penguatan Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi Sulsel", yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman Makassar, Rabu (11/11/2026).
Forum ini menghadirkan unsur pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga internasional, dan akademisi untuk membahas arah pengembangan ekonomi digital di Sulawesi Selatan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, M. Ilyas, yang hadir mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, mengatakan, pemberdayaan UMKM dan inklusi keuangan merupakan pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, sinergi pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) sangat krusial dalam mempercepat digitalisasi UMKM, baik melalui pembinaan pemasaran digital maupun kemudahan akses pembiayaan berbasis platform digital yang aman dan terintegrasi.
Ilyas juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, akademisi, dan praktisi dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Melalui forum tersebut, ia berharap lahir pemikiran kritis, gagasan inovatif, serta rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif bagi Pemprov Sulsel dan seluruh pemangku kepentingan.
Kepala Perwakilan BI Sulsel, Rizki Ernadi Wimanda, memaparkan perkembangan transaksi pembayaran digital yang menunjukkan tren positif. Hingga September 2026, volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Sulsel mencapai 46,85 juta transaksi atau tumbuh 169% secara tahunan (yoy), dengan nominal transaksi sebesar Rp3,90 triliun atau meningkat 127%. Sementara itu, transaksi BI-FAST hingga Agustus 2026 mencapai 14,1 juta transaksi dengan nominal Rp33,2 triliun.
Anggota Advisory Panel ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) Singapore, Dody Budi Waluyo, menilai transformasi digital membutuhkan penguatan ekosistem secara menyeluruh. Menurutnya, Sulawesi Selatan perlu memperluas infrastruktur digital, meningkatkan kualitas talenta melalui pendidikan vokasi dan pelatihan digital, serta mendorong pemanfaatan teknologi pada sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata. Pengembangan startup, inkubator bisnis, keamanan siber, dan dukungan pembiayaan juga menjadi bagian penting dalam percepatan digitalisasi.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Prof. Marsuki, menyoroti pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan hingga triwulan III 2026 yang masih lebih banyak ditopang sektor riil konvensional dan belum sepenuhnya terdigitalisasi. Padahal, transformasi digital berpotensi meningkatkan produktivitas dan nilai tambah melalui perubahan proses produksi, distribusi, pembayaran, hingga pola kerja.
Marsuki menjelaskan, keberhasilan transformasi ekonomi digital perlu dilihat dari aspek produktivitas, kesiapan, dan inklusivitas. Pemanfaatan teknologi harus mampu menekan biaya, meningkatkan hasil produksi, serta membuka pasar baru. Hal tersebut juga harus didukung infrastruktur digital dan energi, kualitas sumber daya manusia, ekosistem pembiayaan, serta regulasi dan tata kelola yang memadai.
Melalui forum ini, penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, akademisi, dan pelaku usaha diharapkan dapat mempercepat transformasi ekonomi digital di Sulsel.
Digitalisasi tidak hanya diharapkan meningkatkan transaksi pembayaran, tetapi juga memperluas akses ekonomi, memperkuat sektor unggulan, dan mendorong pertumbuhan daerah yang lebih produktif, inklusif, serta berdaya saing. (*)
