Makassar, Prestasinews.com– Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Selatan pada 2026 mengalami peningkatan pada seluruh dimensi pembentuknya. Perbaikan tersebut mencakup aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto, mengatakan peningkatan IPM tahun ini didukung oleh perkembangan positif seluruh indikator penyusunnya. Meski demikian, laju pertumbuhan masing-masing dimensi menunjukkan perbedaan dibandingkan tahun sebelumnya.
Menurut Aryanto, dimensi pengetahuan dan standar hidup layak mengalami percepatan pertumbuhan. Sementara itu, dimensi umur panjang dan hidup sehat juga mencatat peningkatan melalui bertambahnya angka harapan hidup penduduk Sulawesi Selatan.
Pada dimensi kesehatan, bayi yang lahir di Sulawesi Selatan pada 2026 memiliki harapan hidup hingga 74,37 tahun. Angka tersebut meningkat 0,22 tahun dibandingkan bayi yang lahir pada tahun sebelumnya.
Perbaikan juga terlihat pada dimensi pendidikan. Harapan lama sekolah (HLS) penduduk berusia tujuh tahun meningkat 0,01 tahun, dari 13,56 tahun pada 2025 menjadi 13,57 tahun pada 2026.
Adapun rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk berusia 25 tahun ke atas mengalami kenaikan lebih besar, yakni 0,19 tahun. Dari sebelumnya 9,00 tahun pada 2025 menjadi 9,19 tahun pada 2026.
Sementara itu, pada dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan, Sulawesi Selatan mencatat angka Rp13,29 juta pada 2026.
Nilai tersebut meningkat sekitar Rp515.000 atau 4,03 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Aryanto menjelaskan, peningkatan pada ketiga dimensi tersebut menjadi gambaran perkembangan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Selatan. Perbaikan indikator kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran riil per kapita turut menopang kenaikan IPM daerah pada 2026.
Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Sulawesi Selatan terus mengalami perkembangan melalui peningkatan kualitas kesehatan, akses pendidikan, serta kemampuan ekonomi masyarakat. (*)
