Jelang Penetapan UMP 2027, Gubernur Sulsel Serap Aspirasi Serikat Pekerja

Prestasinews.com

Makassar, Prestasinews.com– Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, menggelar pertemuan bersama serikat pekerja/serikat buruh, unsur Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta sejumlah perangkat daerah untuk membahas persoalan ketenagakerjaan, termasuk persiapan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan Tahun 2027.

Pertemuan yang berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026), tersebut menjadi wadah bagi pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menyampaikan aspirasi serta mencari solusi bersama terkait kebijakan pengupahan.

Gubernur Andi Sudirman mengatakan, komunikasi antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha perlu terus diperkuat guna membangun kesepahaman dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan.

Menurutnya, pertemuan semacam ini menjadi agenda penting untuk membahas berbagai masukan dan kondisi yang dihadapi masing-masing pihak, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat mempertimbangkan kepentingan bersama.

“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.

Ia mengatakan, memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan ingin memberikan perhatian lebih konkret terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh. Sebab, kondisi pekerja menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.

Karena itu, pemerintah perlu menyusun langkah dan arah kebijakan ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan serta kebutuhan para pekerja.

Dalam pembahasan UMP 2027, Andi Sudirman menegaskan bahwa proses penetapan upah minimum harus mengacu pada peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis dari pemerintah pusat. Penggunaan data statistik resmi juga menjadi dasar dalam penghitungan serta penyusunan rekomendasi pengupahan.

Ia meminta seluruh pihak yang terlibat menjaga keterbukaan dan mengedepankan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi berdasarkan data dan pertimbangan yang terukur, sementara kalangan pengusaha diminta terbuka mengenai kondisi usaha, termasuk tantangan biaya operasional, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.

“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.

Gubernur juga berharap Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel dapat semakin memahami kondisi dan kebutuhan pekerja melalui komunikasi intensif dengan serikat buruh maupun pihak pengusaha.

Melalui dialog tersebut, Pemprov Sulsel berharap proses penetapan UMP 2027 dapat berjalan sesuai regulasi dengan tetap memperhatikan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha. Upaya ini sekaligus diharapkan memperkuat hubungan industrial yang harmonis di Sulsel. (*)

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak