Makassar, Prestasinews.com— Pemerintah Kota Makassar memberikan kado khusus bagi bayi yang lahir bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makassar, Senin (9/11/2026), berupa akta kelahiran dan pembaruan Kartu Keluarga (KK).
Penyerahan dokumen kependudukan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kepada tiga bayi yang lahir di Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Sentosa. Program ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Makassar dalam memastikan setiap anak memperoleh identitas kependudukan sejak hari pertama kehidupannya.
Munafri mengatakan, pencatatan identitas anak sejak lahir penting untuk memastikan pemenuhan hak administrasi sekaligus mendukung akurasi data kependudukan. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menghitung pertumbuhan penduduk dan menyusun perencanaan pembangunan kota.
Menurutnya, data kependudukan yang valid dibutuhkan untuk memetakan kebutuhan fasilitas publik, mulai dari sekolah, puskesmas, tenaga medis hingga tenaga pengajar. Ia mencontohkan pertumbuhan kawasan permukiman di Tamalate dan Barombong yang harus diimbangi dengan penyediaan infrastruktur dasar.
“Tidak boleh ada satu pun anak yang lahir di Kota Makassar tanpa identitas. Supaya kita bisa mencatat kebutuhan-kebutuhannya dan memasukkannya dalam kalkulasi pertumbuhan penduduk,” tegas Munafri.
Ia menambahkan, pelayanan administrasi kependudukan harus semakin proaktif dengan menghadirkan layanan langsung di tengah masyarakat. Melalui kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan fasilitas kesehatan, orang tua dapat mengurus dokumen anak tanpa harus mendatangi kantor pemerintahan.
Kepala Dinas Dukcapil Kota Makassar, M Hatim, mengatakan hingga Senin siang tercatat sekitar 30 bayi lahir di sejumlah rumah sakit di Makassar bertepatan dengan HUT kota. Seluruhnya difasilitasi untuk pengurusan dokumen kependudukan sesuai ketentuan administrasi, termasuk persyaratan domisili orang tua.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr Nursaidah Sirajuddin, menjelaskan kerja sama pelayanan tersebut telah dibangun melalui nota kesepahaman dengan sejumlah rumah sakit dan puskesmas yang menyediakan layanan persalinan.
Pemkot Makassar berharap cakupan kerja sama dapat diperluas, termasuk dengan rumah sakit umum dan 19 puskesmas yang memiliki fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED). Saat ini, sekitar enam puskesmas telah menjalin kerja sama dengan Dukcapil.
Nursaidah berharap seluruh fasilitas kesehatan yang memberikan layanan persalinan dapat terlibat dalam program tersebut sehingga pengurusan dokumen kependudukan bagi bayi baru lahir semakin mudah, cepat, dan menjangkau lebih banyak masyarakat. (*)