Makassar, Prestasinews.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) membuka seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) untuk penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah/2027 Masehi. Pendaftaran dijadwalkan berlangsung serentak di seluruh Indonesia mulai 5 hingga 10 November 2026.
Pelaksanaan seleksi tersebut tertuang dalam Nota Dinas Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor ND-149/BN/2026 tertanggal 2 November 2026 yang ditandatangani Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Puji Raharjo, dan ditujukan kepada seluruh Kepala Kantor Wilayah Kemenhaj di Indonesia.
Seleksi tahun ini dibuka untuk dua bidang pelayanan, yakni Pelayanan Umum dan Pelayanan Kesehatan. Setelah masa pendaftaran berakhir, peserta akan mengikuti tes berbasis Computer Assisted Test (CAT) pada 14 November 2026. Hasil seleksi dijadwalkan diumumkan pada 16 November 2026.
Berdasarkan ketentuan seleksi administrasi, calon petugas wajib beragama Islam. Untuk bidang Pelayanan Umum, peserta harus berusia 30-55 tahun dengan pendidikan minimal S1 atau sederajat. Sementara untuk bidang Pelayanan Kesehatan, batas usia peserta ditetapkan 27-55 tahun.
Calon peserta juga diwajibkan melengkapi sejumlah dokumen, meliputi KTP, ijazah terakhir, usulan dari gubernur, surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah, serta SKCK khusus bagi peserta yang bukan aparatur sipil negara (ASN). Seluruh dokumen akan diperiksa tim verifikator untuk menentukan kelayakan administrasi peserta.
Peserta dinyatakan memenuhi syarat apabila seluruh dokumen lengkap dan sesuai ketentuan. Sebaliknya, berkas yang tidak lengkap atau tidak sesuai akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. Dengan masa pendaftaran hanya enam hari, calon peserta diimbau mempersiapkan dokumen sejak awal, terutama surat usulan gubernur dan keterangan sehat.
Kemenhaj menegaskan bahwa seleksi mengacu pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 tentang Pedoman Seleksi dan/atau Penunjukan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, Pendukung Petugas Penyelenggara Ibadah Haji, dan Petugas Haji Daerah. Proses seleksi wajib menjunjung prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan nondiskriminasi.
Untuk menjamin keterbukaan, hasil seleksi administrasi maupun tes CAT harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani ketua dan sekretaris panitia. Rekapitulasi hasil seleksi selanjutnya diumumkan secara terbuka di lokasi pelaksanaan tes dan/atau melalui akun masing-masing peserta. Dalam pelaksanaannya, Kemenhaj juga melibatkan Biro Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia untuk mendukung penyelenggaraan seleksi PHD 2027. (*)