Makassar, Prestasinews.com—Pemprov Sulsel memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Arah kebijakan anggaran tersebut disampaikan Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, saat membacakan jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sulsel dalam rapat paripurna di Gedung Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sulsel, Jalan AP Pettarani, Makassar, Jumat (6/11/2026). Dalam rapat tersebut, sembilan fraksi DPRD menyatakan menerima penjelasan pemerintah dan menyetujui pembahasan RAPBD 2027 dilanjutkan ke tahap berikutnya.
Fatmawati menyampaikan, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sulsel pada 2027 ditetapkan sebesar Rp6,826 triliun atau meningkat sekitar 3% dibandingkan target tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp6,6 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari empat jenis pajak daerah, yakni Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan dengan total target Rp4,568 triliun.
Untuk mencapai target tersebut, Pemprov Sulsel akan mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pemutakhiran basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pembenahan administrasi perpajakan, serta peningkatan kualitas layanan pembayaran nontunai.
Dari sisi belanja, pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp1,3 triliun untuk pembangunan jalan, Rp220 miliar bagi jaringan irigasi, serta Rp124 miliar untuk melanjutkan pembangunan rumah sakit regional pada tahap pertama program multiyears. Selain itu, disiapkan sekitar Rp800 miliar untuk memulai proyek multiyears tahap kedua pada 2027. Secara keseluruhan, belanja modal pembangunan jalan dan jaringan irigasi dalam RAPBD 2027 mencapai Rp1,782 triliun.
Sementara itu, sektor pendidikan memperoleh alokasi lebih dari Rp3,3 triliun dan kesehatan lebih dari Rp1 triliun. Anggaran pendidikan diarahkan untuk pemerataan tenaga pendidik, peningkatan kompetensi guru, rehabilitasi ruang belajar, serta penguatan akses pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Adapun anggaran kesehatan difokuskan pada peningkatan layanan rumah sakit, pemenuhan tenaga kesehatan, serta ketersediaan obat dan alat kesehatan.
Di sektor pertanian dan ketahanan pangan, dukungan anggaran diarahkan pada penguatan jaringan irigasi, penyediaan sarana produksi, pembangunan jalan tani, sumur pompa, serta pengadaan alat dan mesin pertanian. Pemprov Sulsel juga menyiapkan program pemberdayaan UMKM melalui peningkatan kapasitas usaha, bantuan sarana produksi, pelatihan manajemen, fasilitasi sertifikasi halal, dan pengurusan izin edar BPOM.
Fatmawati menegaskan, seluruh alokasi anggaran harus berorientasi pada kinerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pengelolaan APBD juga harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. "Kami berharap agar proses pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dapat berjalan secara konstruktif, mengedepankan semangat kemitraan serta menghasilkan kesepakatan yang mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan aspirasi masyarakat Sulawesi Selatan," ujarnya.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menyimpulkan bahwa jawaban pemerintah pada prinsipnya telah diterima seluruh fraksi, yakni NasDem, Golkar, Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, PDI Perjuangan, dan Harapan. Sejumlah hal teknis yang masih membutuhkan pendalaman selanjutnya akan dibahas melalui komisi-komisi dan Badan Anggaran DPRD sesuai mekanisme yang berlaku.
Fatmawati berharap pembahasan bersama DPRD dapat menyempurnakan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sehingga RAPBD 2027 mampu menjawab kebutuhan pembangunan Sulsel. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat koordinasi dan kesiapan perencanaan agar program yang disusun dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (*)