Makassar, Prestasi– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah melalui kolaborasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), pemerintah daerah, Dewan Masjid Indonesia (DMI), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Syariah Financial Fair yang digagas OJK. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah sekaligus mendorong pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan peningkatan literasi harus diikuti dengan perluasan inklusi keuangan syariah. Dengan begitu, pemahaman masyarakat tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi juga mendorong pemanfaatan produk dan layanan keuangan yang sesuai prinsip syariah.
Menurutnya, kolaborasi berbagai pihak menjadi penting untuk mencapai tujuan tersebut. OJK menggandeng LPS, pemerintah daerah, Dewan Masjid Indonesia, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), dan sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
"Harapannya, literasi yang semakin baik dapat mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah," ujar Friderica dalam acara penutupan rangkaian kegiatan Syariah Financial Fair (SYAFIF), di Trans Studio Mall Makassar, Ahad (1/11/2026).
Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga sejalan dengan program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang telah terbentuk di 552 provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Melalui program ini, pemerintah daerah didorong menghadirkan berbagai inovasi untuk memperluas akses keuangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, OJK juga meluncurkan Buku Pelita Syariah. Buku ini disiapkan sebagai panduan bagi penceramah, khatib, tokoh masyarakat, dan pihak lainnya untuk menyampaikan edukasi mengenai literasi dan inklusi keuangan syariah melalui ceramah maupun khutbah.
Friderica berharap, penyebaran informasi melalui ruang-ruang keagamaan dapat membantu masyarakat memahami manfaat sekaligus risiko dalam aktivitas keuangan. Edukasi tersebut juga penting untuk melindungi masyarakat dari penipuan, modus scam, hingga penggunaan produk keuangan ilegal, termasuk pinjaman online ilegal.
Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, menilai literasi menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga dan produk keuangan.
Menurutnya, kepercayaan tidak terbentuk dengan sendirinya, tetapi harus dibangun melalui pemahaman yang baik. Ketika masyarakat memahami sistem keuangan, mereka akan lebih percaya untuk menabung dan berinvestasi.
"Ketika masyarakat mendapatkan literasi yang baik, mereka akan memahami, mengerti, dan akhirnya percaya. Setelah memiliki kepercayaan, masyarakat akan mulai menabung dan berinvestasi. Dana tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan," katanya.
Farid juga melihat potensi pengembangan keuangan syariah di Indonesia masih sangat besar. Dengan jumlah penduduk muslim yang dominan, sektor ini berpeluang memperluas sumber pendanaan sekaligus mendorong pertumbuhan industri dan ekosistem bisnis halal.
Dukungan terhadap penguatan keuangan syariah juga disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra. Ia mengapresiasi pelaksanaan Syariah Financial Fair di Makassar karena memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya terkait pengelolaan keuangan syariah dan ketentuan penjaminan simpanan.
Andi Winarno mengingatkan masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran bunga simpanan yang terlalu tinggi. Sebab, simpanan dengan tingkat bunga di atas ketentuan penjaminan LPS tidak termasuk simpanan yang dijamin.
Ia berharap media turut membantu menyebarluaskan informasi tersebut agar semakin banyak masyarakat memahami pentingnya memilih produk dan layanan keuangan secara bijak.
Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah dengan jumlah penduduk muslim sekitar sembilan juta orang. Potensi tersebut dapat memberikan dampak luas apabila didukung partisipasi masyarakat secara bersama-sama.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Dewan Masjid Indonesia, Rahmat Hidayat, menilai peluncuran Buku Pelita Syariah merupakan langkah strategis untuk memperluas edukasi keuangan syariah melalui jaringan masjid.
Ia menyebutkan, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang tercatat. Jumlah tersebut menjadi potensi besar untuk mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah apabila dapat diberdayakan secara optimal.
Rahmat menegaskan, masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga dapat menjadi pusat pendidikan, pengembangan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi umat.
Karena itu, penguatan ekosistem kemasjidan dinilai dapat menjadi salah satu pilar dalam memperluas pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah. Melalui masjid, edukasi dapat menjangkau masyarakat hingga tingkat akar rumput.
Rahmat juga menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, tingkat literasi keuangan syariah berada di kisaran 43 persen, sedangkan tingkat inklusinya baru sekitar 13 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang telah memahami keuangan syariah, tetapi belum menggunakan produk dan layanan keuangan syariah.
Menurutnya, peningkatan inklusi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan lembaga edukasi, tetapi juga industri keuangan syariah. Industri perlu lebih aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat dan menghadirkan layanan yang mudah dijangkau.
Jika kesenjangan antara literasi dan inklusi dapat diperkecil, Rahmat optimistis pangsa pasar industri keuangan syariah di Indonesia akan semakin meningkat.
Ia berharap penguatan kolaborasi antara OJK, LPS, pemerintah daerah, Dewan Masjid Indonesia, dan industri keuangan syariah dapat mempercepat perkembangan ekosistem keuangan syariah, sehingga semakin berperan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. (*)