Jakarta, Prestasinews.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan pelindungan konsumen pada industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) atau fintech lending. Upaya tersebut dilakukan melalui peluncuran Pedoman Keamanan dan Ketahanan Siber serta penandatanganan Pakta Integritas Penerapan Etika Penagihan dan Pelindungan Konsumen.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya OJK membangun industri fintech lending yang aman, tangguh, berintegritas, dan berkelanjutan di tengah meningkatnya ancaman siber serta risiko operasional layanan keuangan digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM, dan LJK Lainnya OJK, Agusman, dalam peluncuran pedoman tersebut di Jakarta, Selasa (10/11), menegaskan pentingnya perubahan pendekatan industri dari sekadar keamanan siber (cyber security) menjadi ketahanan siber (cyber resilience).
Menurutnya, tidak ada sistem yang sepenuhnya kebal terhadap serangan siber. Karena itu, penyelenggara LPBBTI harus memiliki kemampuan mengantisipasi, mendeteksi, merespons, hingga memulihkan layanan secara cepat ketika terjadi insiden. Ketahanan siber menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan digital.
Pedoman yang diterbitkan OJK tersebut mencakup lima aspek utama, yakni tata kelola keamanan siber, identifikasi keamanan siber, pelindungan keamanan siber, deteksi dan pemantauan, serta penanganan dan pemulihan insiden siber. Pedoman ini juga dilengkapi instrumen penilaian mandiri (self-assessment) untuk mengukur tingkat kematangan keamanan siber, mengidentifikasi kelemahan, dan menyusun langkah perbaikan secara terukur.
Agusman menekankan, penerapan keamanan dan ketahanan siber tidak hanya menjadi tanggung jawab divisi teknologi informasi, tetapi juga harus menjadi bagian dari tata kelola dan manajemen risiko perusahaan dengan melibatkan direksi, dewan komisaris, serta seluruh pegawai.
Deputi IV Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, turut mengingatkan bahwa ancaman siber kini menjadi risiko bisnis yang dapat menimbulkan kerugian finansial, mengganggu operasional, hingga merusak reputasi dan keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memperkuat ketahanan siber sektor jasa keuangan.
Pedoman tersebut disusun OJK dengan dukungan dan masukan dari BSSN, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Asosiasi Fintech Indonesia Layanan Pendanaan Digital (AFTECH LPD), serta ISACA Indonesia Chapter.
Selain penguatan keamanan siber, OJK juga mendorong peningkatan etika penagihan melalui penandatanganan Pakta Integritas antara penyelenggara LPBBTI dan Perusahaan Jasa Penagihan (PJP). Komitmen ini ditujukan untuk memastikan praktik penagihan berlangsung secara profesional, beretika, dan bertanggung jawab.
Agusman menegaskan, seluruh proses penagihan harus mengedepankan pelindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data pribadi, serta bebas dari intimidasi dan kekerasan. Penyelenggara LPBBTI juga bertanggung jawab memastikan perusahaan jasa penagihan yang bekerja sama dengan mereka menjalankan proses penagihan sesuai ketentuan dan prinsip etika.
Melalui kedua langkah tersebut, OJK berharap industri fintech lending semakin memperkuat tata kelola, manajemen risiko, keamanan data, dan ketahanan operasional. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh layanan pendanaan digital yang lebih aman dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung pertumbuhan industri jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan. (*)
