Makassar, Prestasinews.com– Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan inovasi digital Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara+) dalam penjurian Program Innovation in Sustainable Development Management (I-SIM) 2026 di Aula Graha Surveyor Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2026).
Di hadapan tim penilai, Munafri yang akrab disapa Appi memperkenalkan Lontara+ sebagai super app resmi Pemkot Makassar yang mengintegrasikan lebih dari 300 layanan publik dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu platform digital.
Menurut Appi, Lontara+ bukan sekadar aplikasi pelayanan, melainkan kanal penghubung antara pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan sekaligus mengakses berbagai kebutuhan layanan. Inovasi ini dirancang untuk memangkas rantai birokrasi, mencegah praktik pungutan liar (pungli), serta menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
Ia menjelaskan, platform yang dikembangkan sejak 2025 tersebut juga dirancang untuk menjawab berbagai persoalan perkotaan, mulai dari pelayanan publik, infrastruktur, banjir dan genangan, kemacetan, hingga kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Dari sisi pemanfaatan, Lontara+ telah memiliki lebih dari 76 ribu pengguna dengan total lebih dari 3,9 juta aktivasi. Sementara itu, jumlah pengaduan masyarakat yang masuk telah melampaui 20 ribu aduan, dengan 18.819 di antaranya berhasil diselesaikan. Capaian tersebut setara dengan tingkat penyelesaian sebesar 91,7 persen.
Appi menegaskan, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari keberadaan aplikasi, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Melalui sistem terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat memperpendek jarak komunikasi dengan warga sekaligus mempercepat penanganan berbagai persoalan di lapangan.
Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemkot Makassar juga merencanakan penyelenggaraan Lontara+ Award sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi masyarakat maupun perangkat daerah yang aktif memanfaatkan serta menindaklanjuti layanan pengaduan melalui platform tersebut.
Lebih lanjut, Appi berharap I-SIM 2026 menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk saling memperkenalkan inovasi dan praktik terbaik dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya, setiap kabupaten dan kota memiliki program unggulan yang berpotensi menjadi referensi serta diterapkan di daerah lainnya.
Ia berharap berbagai inovasi daerah tidak hanya berhenti sebagai program unggulan masing-masing wilayah, tetapi dapat direplikasi secara lebih luas untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan berkelanjutan. (*)
