Jakarta, Prestasinews.com— Pemprov Sulsel memaparkan strategi dan kebijakan keterbukaan informasi publik dalam Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat, di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, hadir mewakili Pemprov Sulsel untuk menjelaskan berbagai upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses informasi, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat transparansi penyelenggaraan pemerintahan.
Pemaparan dilakukan di hadapan panelis yang terdiri atas Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat Joemarthine Chandra, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko, dan akademisi Emilia Bassar.
Andi Winarno menjelaskan, Pemprov Sulsel terus mengembangkan sistem layanan informasi publik melalui penguatan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyediakan situs web PPID Sulsel sebagai pusat layanan informasi bagi seluruh PPID pelaksana di lingkungan pemerintah provinsi.
Selain penguatan sistem digital, pemerintah juga memperhatikan aspek aksesibilitas agar masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat memperoleh informasi publik secara setara.
Menurut Winarno, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, setiap program dan kegiatan pemerintahan harus disampaikan secara terbuka sebagai bentuk akuntabilitas publik.
"Alhamdulillah hari ini kita bahagia karena mengikuti uji publik monev, kita di Sulsel Alhamdulillah sudah tiga kali mendapatkan predikat informatif dan kita tetap berkomitmen bagaimana informasi itu bisa terbuka khususnya untuk pelayanan di Sulawesi Selatan," ujarnya.
Ia menegaskan, masyarakat berhak mengetahui berbagai program pembangunan dan aktivitas yang dilaksanakan pemerintah. Penyampaian informasi secara luas juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
"Apapun yang kita lakukan harus terpublikasi semua sebagai bentuk akuntabilitas kita ke masyarakat. Kita membangun masyarakat harus tahu dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Apapun yang kita lakukan informasinya terdiseminasi ke masyarakat," jelasnya.
Untuk mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi, Pemprov Sulsel juga melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola informasi. Kegiatan tersebut menyasar PPID pelaksana di lingkungan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.
Di sisi lain, pemerintah turut mendorong peningkatan literasi masyarakat mengenai hak memperoleh informasi publik melalui edukasi dan sosialisasi yang memanfaatkan media sosial serta berbagai platform komunikasi lainnya.
Presentasi uji publik merupakan salah satu tahapan penilaian akhir dalam pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Pemprov Sulsel tercatat telah meraih predikat Informatif pada 2022, 2024, dan 2025. Sementara pada 2023, pemerintah provinsi berada pada kategori Menuju Informatif.
Melalui berbagai upaya tersebut, Pemprov Sulsel berkomitmen memperkuat tata kelola pelayanan informasi publik agar semakin terbuka, mudah diakses, dan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah. (*)
