Pemprov Sulsel Verifikasi 10 Desa Calon Percontohan Antikorupsi

prestasinews.com

Makassar, Prestasinews.com— Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan verifikasi terhadap 10 desa yang diusulkan menjadi Percontohan Desa Antikorupsi. Penilaian langsung di lapangan berlangsung pada 12–16 November 2026 untuk mengukur penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sebelum menjalani verifikasi, kesepuluh desa tersebut telah mengikuti pendampingan intensif melalui lima kali monitoring dan evaluasi (monev) secara daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pendampingan ini dilakukan untuk memperkuat kesiapan pemerintah desa dalam memenuhi indikator penilaian.

Pemprov Sulsel membagi tim penilai menjadi empat kelompok kerja. Tim melibatkan unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Sulsel.

Sepuluh desa yang diverifikasi masing-masing Desa Mario di Kabupaten Wajo, Desa Temmappaduae di Maros, Desa Mallari di Bone, Desa Siddo di Barru, Desa Bonto Jai di Bantaeng, Desa Salohe di Sinjai, Desa Possi Tanah di Bulukumba, Desa Tabarano di Luwu Timur, Desa Baloli di Luwu Utara, dan Desa Topejawa di Takalar.

Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Marwan Mansyur, dalam sambutan tertulisnya menekankan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan desa. Sambutan tersebut dibacakan oleh masing-masing ketua tim penilai saat melakukan kunjungan.

Menurut Marwan, desa merupakan ujung tombak pelayanan publik sekaligus pusat pembangunan. Besarnya alokasi anggaran yang dikelola pemerintah desa harus diimbangi sistem pencegahan dan pengawasan yang kuat guna menghindari penyalahgunaan kewenangan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) pada 2020, dari 416 kasus korupsi yang dipetakan berdasarkan lembaga, sebanyak 141 kasus terjadi di lingkungan pemerintahan desa. Sementara pemetaan berdasarkan aktor mencatat 132 kepala desa terjerat kasus korupsi pada tahun yang sama.

Tren perkara korupsi yang melibatkan aparatur desa juga menunjukkan peningkatan. Data penanganan perkara oleh Kejaksaan mencatat 187 perkara pada 2023, kemudian meningkat menjadi 275 perkara pada 2024 dan mencapai 535 perkara pada 2025.

“Oleh karena itu, Program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan syarat administratif demi meraih predikat tertentu. Lebih dari itu, ini adalah gerakan bersama untuk menumbuhkan budaya jujur dan berintegritas, mulai dari penyelenggara pemerintahan desa hingga seluruh elemen masyarakat,” pesan Marwan.

Ia menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan hasil penilaian, tetapi juga konsistensi pemerintah desa dalam menjaga amanah. Kepala desa dan perangkatnya diharapkan menjadi teladan, BPD mengoptimalkan fungsi pengawasan, serta masyarakat berani melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan.

Dalam proses verifikasi, tim penilai mengevaluasi lima komponen utama yang dijabarkan ke dalam 18 indikator KPK. Kelima komponen tersebut mencakup penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.

Penilaian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen fisik dan digital, pemaparan kepala desa, serta pengecekan kondisi faktual di lapangan. Sejumlah aspek yang diperiksa meliputi keterbukaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes), mekanisme pengaduan masyarakat, hingga transparansi penyaluran bantuan sosial.

Tim juga mewawancarai berbagai unsur masyarakat, mulai dari perangkat desa, BPD, pengurus BUMDes, rekanan kegiatan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hingga pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Berdasarkan instrumen penilaian KPK, desa yang memperoleh nilai minimal 90 atau masuk kategori AA dengan predikat Istimewa dapat dinyatakan layak menjadi Percontohan Desa Antikorupsi melalui rapat pleno. Penetapan tersebut tetap disertai catatan evaluasi yang wajib ditindaklanjuti.

Melalui verifikasi ini, Pemprov Sulsel berharap kesepuluh desa dapat memenuhi kriteria penilaian sekaligus menjadi contoh penerapan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas bagi desa lainnya di Sulawesi Selatan. (*)

Lebih baru Lebih lama

Formulir Kontak