Makassar, Prestasinews.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar, mulai dari kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat hingga lurah, menjaga integritas dan memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
Penegasan tersebut disampaikan Munafri dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Integritas Dimensi Internal dan Eksternal Pemerintah Kota Makassar yang dilaksanakan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Balai Kota Makassar, Selasa (3/11/2026). Kegiatan ini dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI Edi Suryanto, Kasatgas Koordinasi dan Pencegahan Korupsi KPK RI Tri Budi Rochmanto, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri.
Munafri menegaskan, integritas tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi harus tercermin dalam keselarasan perkataan, tindakan, serta kepatuhan terhadap peraturan. Ia meminta seluruh aparatur mengutamakan kepentingan publik dan menghindari penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, suap, maupun konflik kepentingan.
Menurutnya, penguatan integritas harus dilakukan melalui dua dimensi, yakni internal pemerintahan dan eksternal dalam pelayanan publik. Pada aspek internal, seluruh aparatur dituntut bekerja profesional, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Sementara pada aspek eksternal, Pemkot Makassar berkomitmen menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, adil, dan responsif serta mencegah pungutan liar.
Munafri juga meminta Inspektorat mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya dalam mengawasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran. Sejumlah anomali dalam tata kelola pemerintahan yang menjadi perhatian dalam evaluasi akan ditindaklanjuti melalui klarifikasi dan audit lebih mendalam agar setiap temuan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data.
"Kami akan menindaklanjuti rekomendasi dan catatan dari lembaga terkait, termasuk KPK, BPKP, dan LKPP, sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan," ujar Munafri. Sebagai bentuk komitmen, jajaran eksekutif bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar juga menandatangani pakta integritas yang disaksikan perwakilan KPK dan Kemendagri.
Sementara itu, Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, Boyke Martz Siagian, mendorong Pemkot Makassar memperkuat tata kelola keuangan daerah agar semakin transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Menurutnya, sinergi antara Kemendagri, KPK, pemerintah kota, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Boyke juga menyoroti sejumlah catatan dan anomali dalam pengelolaan keuangan daerah yang perlu segera ditindaklanjuti. Ia meminta pemerintah kota tidak menunda pembenahan apabila ditemukan kesalahan dalam proses evaluasi, melainkan segera melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap pendampingan dan penguatan pengawasan bersama KPK dapat meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah sekaligus mendorong Makassar menjadi salah satu daerah percontohan dalam tata kelola pemerintahan. Kemendagri optimistis sinergi tersebut dapat membawa perbaikan tidak hanya pada pengelolaan anggaran tahun ini, tetapi juga perencanaan dan pelaksanaan anggaran pada tahun berikutnya. (*)