Makassar, Prestasinews.com – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyiapkan solusi penataan usaha peternakan babi di Jalan Kesadaran, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang. Selain menyiapkan lokasi alternatif yang lebih representatif, Pemerintah Kota Makassar juga akan memfasilitasi akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi peternak yang terdampak.
Langkah tersebut dibahas saat Munafri menemui langsung para peternak dan warga setempat, Rabu (4/11/2026). Dalam pertemuan itu, para pemilik kandang menyampaikan aspirasi agar pemerintah memberikan solusi sehingga aktivitas usaha mereka tetap bisa berlanjut di tengah rencana penataan kawasan.
Munafri mengatakan, pemerintah tidak ingin penataan kawasan justru memutus mata pencaharian masyarakat. Karena itu, Pemkot Makassar akan mencarikan lokasi alternatif yang sesuai peruntukan agar kegiatan peternakan dan jual beli hewan dapat berlangsung lebih tertib tanpa mengganggu kenyamanan warga sekitar.
Menurut wali kota yang akrab disapa Appi tersebut, dukungan pemerintah tidak hanya sebatas penyediaan lokasi baru, tetapi juga mencakup penguatan permodalan. Pemkot akan berkoordinasi dengan pihak perbankan, termasuk Bank Sulselbar, untuk membuka akses KUR bagi peternak yang membutuhkan tambahan modal usaha.
Ia juga meminta agar kebutuhan masing-masing peternak didata secara menyeluruh sehingga fasilitasi yang diberikan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pengembangan usaha mereka.
Appi menegaskan, penataan kawasan harus berjalan seiring dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspirasi, termasuk persoalan kerugian dan kebutuhan perbaikan lingkungan, agar solusi yang diambil tidak merugikan pihak-pihak terkait.
Penataan tersebut dilakukan karena berdasarkan rencana tata ruang wilayah, kawasan Jalan Kesadaran merupakan zona permukiman, bukan kawasan peternakan. Kondisi itu membuat aktivitas peternakan di lokasi tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Pemkot Makassar juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Melalui penataan ini, pemerintah berharap lingkungan permukiman menjadi lebih tertib dan nyaman, sementara para peternak tetap memiliki kesempatan melanjutkan serta mengembangkan usaha di lokasi yang sesuai peruntukannya. (anu)