Jakarta, Prestasinews.com— Industri keuangan syariah nasional terus menunjukkan pertumbuhan positif. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset industri keuangan syariah mencapai Rp3.231 triliun hingga Agustus 2026, atau tumbuh 8,19% secara tahunan (yoy).
Dengan capaian tersebut, pangsa pasar aset keuangan syariah terhadap total sektor jasa keuangan nasional mencapai 11,16%.
Dari total aset tersebut, pasar modal syariah memberikan kontribusi terbesar dengan nilai mencapai Rp1.942 triliun. Disusul aset perbankan syariah sebesar Rp1.089 triliun dan industri keuangan nonbank (IKNB) syariah sekitar Rp199,7 triliun.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan pertumbuhan tersebut menjadi modal penting untuk mendorong pengembangan industri keuangan syariah agar semakin kompetitif dan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional.
“Dengan modal tersebut, kita memiliki alasan untuk optimistis,” ujar Friderica dalam Pertemuan Tahunan (Ijtima’ Sanawi) 2026 yang digelar OJK bersama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Menurutnya, OJK terus memperkuat industri keuangan syariah melalui sejumlah kebijakan strategis. Fokus pengembangan diarahkan pada penguatan struktur industri, diversifikasi dan inovasi produk, peningkatan inklusi keuangan syariah, serta penguatan sinergi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah.
Upaya tersebut didukung penguatan regulasi di berbagai sektor, termasuk pengembangan produk investasi perbankan syariah, exchange-traded fund (ETF) Emas Syariah, serta penawaran efek utang dan sukuk secara elektronik.
Selain itu, OJK memperkuat ketentuan pelaporan industri penjaminan serta pengaturan tingkat kesehatan dan kegiatan usaha di sektor pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan lembaga jasa keuangan lainnya.
Sejalan dengan perkembangan teknologi, OJK juga tengah mengkaji penerapan prinsip syariah pada aset keuangan digital, pengembangan taksonomi industri aset keuangan digital syariah, serta tokenisasi sukuk bersama Kementerian Keuangan.
Meski mencatat pertumbuhan aset, Friderica mengakui industri keuangan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya ketahanan kelembagaan yang belum merata, keterbatasan inovasi dan diferensiasi produk, serta kualitas sumber daya manusia.
Tantangan lainnya adalah tingkat literasi dan inklusi keuangan syariah yang masih tertinggal dibandingkan sektor keuangan secara nasional.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57%, sedangkan indeks inklusi keuangan nasional sebesar 93,61%.
Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 43,07% dan indeks inklusi keuangan syariah sebesar 13,24%.
Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya peluang bagi industri keuangan syariah untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.
Friderica menegaskan, peningkatan literasi dan inklusi menjadi salah satu prioritas OJK agar pertumbuhan aset industri keuangan syariah dapat diikuti dengan semakin luasnya pemanfaatan produk dan layanan oleh masyarakat.
Di sisi lain, OJK juga mendorong penguatan peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjaga tata kelola, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri.
“Selain menjaga integritas, DPS berperan sebagai penggerak kolaborasi dan penghubung dalam ekosistem keuangan syariah. DPS juga merupakan mitra strategis untuk mendorong inovasi dan kemaslahatan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DSN-MUI, K.H. M. Cholil Nafis, menekankan pentingnya sinergi antara OJK dan DSN-MUI dalam memperkuat pengawasan industri keuangan syariah.
Menurutnya, pengawasan terhadap penerapan prinsip syariah harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
“Mengawal kesyariahan dan mengawal regulasi harus berjalan seiring. Karena itu, kita memang harus bersama-sama,” tegas Cholil.
Melalui Ijtima’ Sanawi 2026, OJK dan DSN-MUI berkomitmen memperkuat tata kelola dan pengawasan industri keuangan syariah sekaligus mendorong inovasi produk dan layanan.
Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan industri, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, serta meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. (*)