Makasaar, Prestasinews.com— Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar memperpanjang masa perjanjian kerja sebanyak 6.472 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga keberlanjutan pekerjaan ribuan pegawai sekaligus mencegah bertambahnya angka pengangguran di Kota Makassar.
Perpanjangan kontrak tersebut diumumkan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, saat memimpin Apel Kesiapan, Disiplin dan Kinerja PPPK Paruh Waktu di Lapangan Karebosi, Selasa (20/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Munafri juga menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) perpanjangan masa perjanjian kerja kepada perwakilan PPPK Paruh Waktu.
“Sebagai bentuk perhatian kita, Pemerintah Kota memperpanjang SK PPPK Paruh Waktu lingkup Pemkot Makassar sebanyak 6.472 orang,” ujar Munafri.
Wali Kota yang akrab disapa Appi itu mengatakan, perpanjangan masa kerja merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan. Pasalnya, jika ribuan pegawai tersebut kehilangan pekerjaan secara bersamaan, dampaknya akan dirasakan langsung oleh perekonomian dan kesejahteraan keluarga mereka.
“Pasti ini mengurangi pengangguran, bayangkan kalau tiba-tiba 6.472 orang langsung kehilangan pekerjaan. Dampaknya besar sekali. Sehingga perpanjangan SK PPPK ini bentuk perhatian kita,” katanya.
Meski demikian, Appi menegaskan bahwa perpanjangan kontrak harus dibarengi peningkatan disiplin, etos kerja, dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, PPPK Paruh Waktu merupakan bagian dari aparatur sipil negara (ASN) yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Karena itu, seluruh pegawai diminta menunjukkan profesionalisme serta tidak merasa rendah diri dengan status kepegawaian yang dimiliki.
“Mereka adalah bagian dari pilar penyangga pemerintahan yang ada di Kota Makassar. Tanpa mereka, Kota Makassar tidak akan bisa tumbuh lebih tinggi dan lebih baik lagi seperti yang kita rasakan saat ini,” jelasnya.
Appi juga mengingatkan bahwa penilaian terhadap pegawai tidak cukup hanya berdasarkan tingkat kehadiran. Kualitas pekerjaan, penyelesaian tugas, serta manfaat pelayanan kepada masyarakat harus menjadi ukuran utama.
“Disiplin adalah kewajiban, kinerja adalah tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat adalah pengabdian kita,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Kamelia Thamrin Tantu, mengungkapkan bahwa perpanjangan masa kerja PPPK Paruh Waktu tidak dilakukan secara otomatis.
Dari total 6.607 PPPK Paruh Waktu yang tercatat dalam proses evaluasi, sebanyak 6.472 orang diusulkan mendapatkan perpanjangan kontrak. Dengan demikian, terdapat 135 pegawai yang tidak masuk dalam usulan perpanjangan.
Kamelia menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi yang dilakukan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
Penilaian mencakup kedisiplinan, perilaku, loyalitas, serta kualitas pelaksanaan tugas sehari-hari. Sementara BKPSDMD bertugas melakukan verifikasi terhadap hasil evaluasi yang disampaikan OPD.
“Jadi berkinerja itu bukan cuma absen saja, tetapi dilihat kesehariannya juga. Loyalitas juga salah satu dari penilaian. Bukan kami yang menilai, yang menilai itu OPD-nya. Kami hanya memverifikasi dan melihat apakah memang betul kondisinya seperti itu,” ungkapnya.
Ia menegaskan, perpanjangan kontrak dilakukan berdasarkan pertimbangan objektif dan bukan karena faktor suka atau tidak suka terhadap pegawai.
Menurut Kamelia, pada prinsipnya Wali Kota Makassar menginginkan seluruh PPPK Paruh Waktu tetap mendapatkan kesempatan bekerja selama memenuhi ketentuan yang berlaku.
“Pesan Bapak Wali Kota, semua sebenarnya diperpanjang selama itu tidak melanggar aturan. Tetapi kalau melanggar aturan, pasti tidak diperpanjang,” tegasnya.
Kamelia berharap perpanjangan masa kerja tersebut menjadi motivasi bagi seluruh PPPK Paruh Waktu untuk meningkatkan kinerja, menjaga integritas, dan menjalankan tugas secara profesional.
Ia juga mengingatkan bahwa hasil evaluasi dari pimpinan masing-masing OPD akan menjadi pertimbangan penting dalam menentukan keberlanjutan kontrak kerja pada periode berikutnya.
“Pesan saya, khusus untuk PPPK Paruh Waktu, hal ini susah diraih. Tolong dijaga dengan bekerja baik, disiplin, berintegritas, dan loyal kepada pimpinan,” pungkasnya. (*)