FORUM SINERGI. Foto bersama forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang merupakan rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026. (IST)
Jakarta, Prestasinews.com— Bank Indonesia (BI) terus mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah, sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi kunci dalam memperluas akses pembiayaan, meningkatkan daya saing UMKM, serta mengembangkan sektor usaha produktif berbasis syariah.
Deputi Gubernur BI, Solikin M. Juhro, mengatakan, pengembangan ekonomi syariah di daerah perlu ditopang strategi yang terarah dan terintegrasi, agar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Solikin saat membuka Forum Sinergi Pusat dan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah, yang merupakan rangkaian Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-13 Tahun 2026, di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Menurutnya, terdapat tiga strategi utama yang perlu diperkuat dalam mengembangkan ekonomi syariah di daerah. Ketiganya meliputi penguatan peran Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), pengembangan rantai nilai halal dari hulu hingga hilir, serta perluasan akses pembiayaan syariah bagi pelaku usaha.
Solikin menilai KDEKS memiliki peran strategis dalam menyelaraskan berbagai program pengembangan ekonomi syariah, agar berjalan sesuai potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.
“Sinergi tidak cukup dibangun melalui pertemuan sesekali. Kita memerlukan mekanisme kelembagaan yang terstruktur, pembagian peran yang jelas, serta pemantauan yang konsisten,” ujar Solikin dalam keterangan resminya.
Selain penguatan kelembagaan, BI juga mendorong pengembangan sektor produktif melalui integrasi pembiayaan sosial dan komersial syariah. Skema tersebut memungkinkan pelaku usaha, khususnya UMKM, memperoleh akses permodalan yang lebih luas.
Pemanfaatan instrumen seperti zakat dan wakaf yang dipadukan dengan pembiayaan perbankan syariah dinilai dapat membantu pelaku usaha yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan pembiayaan komersial.
Untuk mendukung langkah tersebut, BI menerapkan pendekatan 3SP, yakni Sinergi Produktif, Sinergi Pembiayaan, dan Sinergi Partisipasi.
Pendekatan ini diarahkan untuk mengembangkan sektor usaha sesuai potensi unggulan daerah, menghubungkan kebutuhan pelaku usaha dengan sumber pembiayaan, serta meningkatkan literasi dan inklusi ekonomi syariah di masyarakat.
Sementara itu, Wakil Presiden RI ke-13, Ma'ruf Amin, menegaskan, ekonomi dan keuangan syariah harus berkembang menjadi kekuatan baru dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurutnya, ekonomi syariah tidak boleh hanya menjadi pelengkap, tetapi harus mampu berkembang bersama ekonomi komersial untuk menciptakan perekonomian yang tangguh, inklusif, dan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Ma'ruf juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan, kejelasan regulasi, serta pembangunan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang saling mendukung.
Ia meminta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat melalui koordinasi KNEKS dan KDEKS, dengan dukungan BI serta perencanaan pembangunan dari Kementerian PPN/Bappenas.
Sejalan dengan itu, KNEKS bersama Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, serta didukung BI, telah memutakhirkan Panduan Kolaborasi Lintas Urusan Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Syariah pada 2026.
Panduan tersebut menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pengembangan ekonomi syariah ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
Saat ini, sebanyak 27 provinsi telah memasukkan pengembangan ekonomi syariah dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sementara 23 provinsi telah mencantumkan indikator ekonomi syariah dalam RPJMD.
Dalam forum tersebut juga dilakukan pengukuhan KDEKS sebagai bentuk komitmen memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan ekonomi syariah antara pusat dan daerah.
Melalui penguatan sinergi tersebut, BI berharap potensi ekonomi syariah di berbagai daerah dapat dikembangkan secara optimal, sekaligus membuka peluang usaha baru, memperluas akses pembiayaan UMKM, dan meningkatkan daya saing produk lokal. (*)