INOVASI. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan sejumlah inovasi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. (IST)
Makassar, Prestasinews.com— Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memaparkan sejumlah inovasi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan pada Wawancara Nasional Jamsostek Award 2026 yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Munafri yang akrab disapa Appi menegaskan, Pemkot Makassar berkomitmen memperluas cakupan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui berbagai skema kolaborasi yang melibatkan masyarakat, dunia usaha, hingga aparatur sipil negara (ASN). Upaya ini diarahkan untuk memastikan pekerja rentan memperoleh perlindungan dari risiko kerja sekaligus jaminan untuk masa depan.
Salah satu inovasi yang dipaparkan adalah pemberian jaminan hari tua bagi pekerja rentan yang telah terdata di Kota Makassar. Menurut Appi, Makassar menjadi kota pertama di Indonesia yang menghadirkan program jaminan hari tua bagi seluruh pekerja rentan yang sudah terdata di wilayahnya.
“Dengan inovasi, kami melakukan kegiatan dengan menjadi kota pertama di Indonesia yang menghadirkan jaminan hari tua kepada seluruh pekerja rentan yang sudah terdata di Kota Makassar,” kata Appi dalam keterangan tertulisnya.
Pemkot Makassar juga mendorong ketua RT dan RW di seluruh wilayah kota menjadi agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai). Keterlibatan perangkat masyarakat tersebut diharapkan membantu mengidentifikasi pekerja rentan yang belum terlindungi sekaligus memberikan informasi dan pendampingan agar mereka dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri.
Selain menggerakkan masyarakat, Pemkot Makassar mengajak dunia usaha berkontribusi melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR). Dukungan tersebut diarahkan untuk membantu pembiayaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Skema gotong royong juga melibatkan ASN. Setiap aparatur didorong menjadi penjamin bagi sedikitnya satu pekerja rentan agar dapat memperoleh perlindungan BPJS Ketenagakerjaan. Pemkot Makassar turut merencanakan kerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) untuk memperluas jangkauan perlindungan, termasuk bagi kelompok pekerja keagamaan yang belum terakomodasi.
Appi menegaskan, keberhasilan program jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya diukur dari jumlah peserta yang terdaftar, tetapi juga dari kemampuan program memberikan perlindungan nyata ketika pekerja menghadapi risiko kecelakaan kerja dan menjamin masa depan mereka. Ia berharap BPJS Ketenagakerjaan semakin kuat menjadi instrumen perlindungan sosial bagi masyarakat, khususnya pekerja rentan di Makassar. (*)