Makassar, Prestasinews.com— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Rencana Bisnis Bank Umum untuk memperkuat kualitas perencanaan bisnis perbankan sekaligus mendorong kontribusi sektor perbankan terhadap pembangunan ekonomi nasional.
Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK, Sekar Putih Djarot, dalam keterangan resminya menyampaikan, penerbitan aturan tersebut merupakan langkah untuk mendukung terciptanya sistem perbankan yang sehat, stabil, berdaya saing, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan industri serta dinamika perekonomian.
POJK Nomor 17 Tahun 2026 diterbitkan pada 30 September 2026 sebagai pembaruan atas POJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.
Melalui ketentuan baru tersebut, OJK mendorong agar rencana bisnis tidak sekadar menjadi dokumen pemenuhan kewajiban pelaporan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen strategis bagi bank dalam menetapkan arah kebijakan, menyusun strategi pengembangan usaha, dan mengelola risiko secara terukur serta berkelanjutan.
Penyempurnaan aturan ini dilakukan seiring perkembangan model bisnis perbankan, inovasi produk dan layanan, transformasi digital, serta terbitnya berbagai ketentuan baru di sektor perbankan.
Dalam ketentuan tersebut, bank diwajibkan menyusun rencana bisnis secara realistis dan berbasis risiko dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola, manajemen risiko, serta keselarasan dengan rencana strategis masing-masing bank.
OJK juga mempertegas tanggung jawab organ perusahaan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana bisnis. Direksi bertanggung jawab menyusun, melaksanakan, dan mengomunikasikan rencana bisnis, sedangkan Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah diwajibkan memberikan opini atas rencana bisnis bagi Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah.
Cakupan rencana bisnis turut disempurnakan agar memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai arah pengembangan usaha dan kondisi bank. Materi yang harus dimuat antara lain kebijakan dan strategi manajemen, penerapan manajemen risiko, tata kelola, kinerja bank, proyeksi laporan keuangan dan rasio, rencana pendanaan, penyediaan dana, permodalan, serta pengembangan infrastruktur organisasi.
Selain itu, rencana bisnis harus mencakup strategi penyelenggaraan produk, pengembangan dan perubahan jaringan kantor, rencana penyertaan modal dan divestasi, serta informasi lain yang relevan.
POJK tersebut juga mengatur mekanisme penyampaian, perubahan, penyesuaian, evaluasi, dan pelaporan rencana bisnis melalui sistem pelaporan OJK. Ketentuan ini mencakup Laporan Realisasi Rencana Bisnis dan Laporan Pengawasan Rencana Bisnis, disertai pengaturan mengenai sanksi administratif, ketentuan peralihan, serta pelaksanaan rencana bisnis bank.
OJK berharap penyempurnaan regulasi ini dapat meningkatkan kualitas perencanaan bisnis perbankan sehingga strategi usaha yang disusun lebih realistis, adaptif, dan sesuai dengan profil risiko serta kapasitas masing-masing bank.
Di sisi pengawasan, ketentuan tersebut diharapkan memperkuat efektivitas pengawasan OJK melalui ketersediaan informasi yang lebih komprehensif mengenai arah pengembangan usaha dan strategi perbankan.
Dengan demikian, pengawasan dapat dilakukan secara forward looking atau berorientasi ke depan, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Langkah ini diharapkan mendukung ketahanan industri perbankan sekaligus memperkuat perannya dalam pembiayaan dan pembangunan ekonomi nasional. (abq)