Jakarta, Prestasinews.com— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat pemberantasan perjudian daring yang berdampak luas terhadap aspek sosial dan ekonomi. Salah satunya dengan meminta perbankan melakukan Enhance Due Diligence (EDD) dan/atau pemblokiran terhadap rekening yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian daring.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan hingga saat ini OJK telah meminta perbankan melakukan EDD dan/atau pemblokiran terhadap sekitar 38.796 rekening yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital.
“OJK telah meminta perbankan untuk melakukan EDD dan/atau pemblokiran atas sekitar 38.796 rekening yang terindikasi melakukan aktivitas perjudian berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital,” papar Dian saat konferensi pers Hasil RDKB OJK, via YouTube resmi OJK, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, langkah tersebut juga diperluas dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari masing-masing pihak yang terindikasi terlibat dalam perjudian daring. Perbankan juga diminta melakukan EDD terhadap rekening-rekening tersebut.
“Perluasan dilakukan dengan meminta perbankan melakukan penutupan rekening yang memiliki kesesuaian dengan NIK dari masing-masing pihak yang terindikasi perjudian daring serta melakukan EDD,” katanya.
Selain pemberantasan judi daring, OJK juga melakukan penegakan ketentuan di bidang perbankan. Sepanjang September 2026, OJK telah mencabut izin usaha terhadap tiga bank, terdiri dari dua Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan satu Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS).
Tiga bank tersebut yakni PT BPR Syariah Gaido Indonesia di Cianjur, Jawa Barat, terhitung sejak 1 September 2026; PT Bank Perekonomian Rakyat Pasarraya Kuta di Badung, Bali, sejak 17 September 2026; serta PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang, Banten, sejak 25 September 2026. (abq)