Makassar, Prestasinews.com– Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam memperkuat tata kelola aset daerah melalui penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah daerah.
Menurut Andi Sudirman, kepastian legalitas aset menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah sekaligus menunjang pelaksanaan berbagai program prioritas nasional.
Hal tersebut disampaikan Andi Sudirman saat menerima kunjungan Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama rombongan Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya di Grind and Pull Makassar, Jalan Andi Mappanyukki, Selasa (6/10/2026).
Pertemuan tersebut membahas sejumlah persoalan terkait aset pemerintah daerah, Barang Milik Daerah (BMD), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam agenda itu juga dilakukan penyerahan sertifikat tanah aset pemerintah daerah, dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta program Local Service Delivery Project (LSDP) untuk wilayah se-Pulau Sulawesi.
“Kami tentu mengapresiasi penyerahan sertifikat aset daerah ini. Pembangunan daerah melalui program Asta Cita Nasional Bapak Presiden Prabowo Subianto tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah daerah,” kata Andi Sudirman.
Ia menilai legalitas aset yang semakin jelas akan membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk mendukung program pembangunan.
“Penyerahan sertifikat aset ini sangat membantu kami dalam mendukung pelaksanaan program-program daerah maupun program prioritas nasional,” ujarnya.
Andi Sudirman juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, serta kementerian terkait dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan.
Menurutnya, kerja sama tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan aset, tetapi juga mencakup penataan lingkungan dan persampahan, penguatan BUMD, serta peningkatan pelayanan publik.
“Ada banyak program Bapak Presiden yang dapat kita dukung melalui fasilitasi Komisi II DPR RI, Kemendagri dan kementerian terkait. Ini dapat mempercepat pencapaian Asta Cita dan pembangunan daerah, termasuk aset, lingkungan dan persampahan, BUMD, serta lainnya,” jelasnya.
Gubernur Sulsel berharap dukungan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dapat terus diperkuat, termasuk dalam menindaklanjuti berbagai aspirasi dan kebutuhan spesifik daerah.
“Kehadiran Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait tentu sangat membantu dan mempermudah proses tersebut,” tutur Andi Sudirman.
Dalam kesempatan yang sama, Andi Sudirman turut menyampaikan apresiasi terhadap perhatian DPR RI, khususnya Komisi II, dalam mendorong kebijakan pembebanan anggaran melalui APBN 2027 untuk sektor pendidikan dan kesehatan, termasuk pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ia berharap Sulawesi Selatan dapat menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan program tersebut.
“Harapannya Sulawesi Selatan dapat menjadi pilot project bagi daerah lain di Indonesia. Kami tentu siap mempercepat sekaligus mendukung pelaksanaan program-program tersebut,” pungkasnya. (adl)