Jakarta, Prestasinews.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat ekosistem pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyediaan data dan informasi yang komprehensif, akurat, dan mudah diakses.
Upaya tersebut dilakukan untuk mendukung pengambilan keputusan sekaligus mendorong pengembangan pembiayaan UMKM yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional karena menjadi penggerak aktivitas ekonomi daerah, pencipta lapangan kerja, serta salah satu pilar pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Dian saat peluncuran Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM Semester I Tahun 2026, di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Dian, akses pembiayaan menjadi salah satu instrumen penting dalam meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi UMKM. Pembiayaan juga dibutuhkan untuk mendorong transformasi usaha serta membantu pelaku UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar.
Namun, pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui peningkatan akses pembiayaan. Penguatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola usaha, akses pasar, digitalisasi, serta dukungan regulasi yang kondusif juga diperlukan.
“Memperluas pembiayaan UMKM bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang sesungguhnya adalah menciptakan UMKM yang lebih produktif, lebih berdaya saing, lebih tangguh menghadapi perubahan, serta mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Dian.
Dian mengungkapkan, pembiayaan UMKM dari berbagai sektor jasa keuangan terus menunjukkan tren positif. Hingga Juli 2026, total pembiayaan UMKM mencapai Rp1.949 triliun atau tumbuh 3,09% secara tahunan.
Sektor perbankan masih menjadi sumber utama pembiayaan UMKM dengan pangsa mencapai 82,62%. Sementara itu, perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) mencatat pertumbuhan pembiayaan UMKM sebesar 9,92% dengan pangsa 17,3%.
Perkembangan tersebut menunjukkan semakin beragamnya sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan UMKM sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan tahapan perkembangan usaha.
Diversifikasi sumber pembiayaan juga memberikan ruang bagi industri jasa keuangan untuk memperluas dukungan kepada UMKM secara lebih tepat sasaran.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, OJK terus meningkatkan ketersediaan data dan informasi mengenai pembiayaan UMKM. Data yang disediakan mencakup perkembangan pertumbuhan dan kualitas pembiayaan, karakteristik sektor ekonomi dan wilayah, hingga kontribusi masing-masing sektor jasa keuangan.
“Kebijakan yang baik harus dibangun di atas data yang baik. Karena itu, diperlukan basis informasi yang mampu menggambarkan perkembangan pembiayaan UMKM secara lebih utuh, baik dari aspek pertumbuhan, kualitas pembiayaan, karakteristik sektoral, maupun peran masing-masing sektor jasa keuangan,” pungkas Dian. (abq)