EDUKASI. Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, bersama Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin menghadiri kegiatan edukasi keuangan di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Senin (19/10/2026). (IST)
Soppeng, Prestasinews.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Sulselbar) bersama Komisi XI DPR RI terus mendorong pemerataan literasi keuangan hingga wilayah perdesaan agar masyarakat semakin memahami pengelolaan keuangan dan pemanfaatan layanan jasa keuangan secara bijak.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan edukasi keuangan bertema "Masyarakat Cerdas Finansial Menuju Kesejahteraan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Senin (19/10/2026).
Kegiatan yang dihadiri Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, bersama Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, itu menyasar peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk kewaspadaan terhadap praktik keuangan ilegal.
Anggota Komisi XI DPR RI, Andi Yuliani Paris, menegaskan bahwa edukasi keuangan harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan maupun perdesaan.
Menurutnya, kemampuan mengelola keuangan tidak hanya diperlukan kalangan tertentu, tetapi juga keluarga, generasi muda, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta masyarakat di daerah.
Pemahaman tersebut dinilai penting agar masyarakat mampu menentukan pilihan keuangan sesuai kebutuhan dan kemampuan ekonominya.
"Literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai produk perbankan atau lembaga keuangan, tetapi juga mencakup kemampuan mengatur pendapatan dan pengeluaran, membangun kebiasaan menabung, memahami pembiayaan sesuai kebutuhan dan kemampuan, serta mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum mengambil keputusan keuangan," ujar Andi Yuliani Paris.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai penawaran keuangan yang menjanjikan keuntungan tidak wajar.
Dengan pemahaman yang memadai, masyarakat diharapkan tidak mudah terjebak aktivitas keuangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial.
Sementara itu, Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, mengatakan literasi keuangan menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang mandiri dan memiliki ketahanan ekonomi.
Menurutnya, perluasan akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan harus diimbangi dengan peningkatan pemahaman masyarakat agar layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara aman dan produktif.
"Pembangunan sektor jasa keuangan tidak hanya diukur dari pertumbuhan industrinya, tetapi juga dari meningkatnya pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan secara bijaksana, aman, dan produktif," kata Muchlasin.
Ia menjelaskan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi keuangan nasional mencapai 69,57%, sedangkan tingkat inklusi keuangan sebesar 93,61%.
Sementara di Sulawesi Selatan, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 61,03% dan inklusi keuangan mencapai 94,27%.
Angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan Sulsel telah melampaui capaian nasional. Namun, tingkat literasi keuangannya masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional.
Kondisi itu menunjukkan pentingnya penguatan edukasi agar semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan juga diikuti kemampuan memahami manfaat dan risikonya.
"Literasi keuangan tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan dasar setiap warga negara. Karena itu, edukasi keuangan harus terus diperluas agar masyarakat mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat, mengelola keuangan dengan baik, dan memanfaatkan layanan jasa keuangan secara bertanggung jawab," jelas Muchlasin.
Melalui kegiatan di Soppeng, masyarakat juga diingatkan untuk selalu memastikan legalitas lembaga maupun pihak yang menawarkan produk keuangan, memahami ketentuan layanan, serta tidak mudah tergiur janji keuntungan tinggi dalam waktu singkat.
OJK Sulselbar berkomitmen terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan, termasuk kepada masyarakat di daerah.
Penguatan literasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan rumah tangga, mendukung pengembangan usaha, serta membangun ketahanan ekonomi keluarga.
Dengan semakin meratanya pemahaman keuangan, masyarakat di perkotaan maupun perdesaan diharapkan dapat memanfaatkan layanan jasa keuangan secara aman dan produktif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (abq)