Jakarta, Prestasinews.com– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) menggelar dialog konsolidasi dengan sejumlah pelaku pasar modal, analis, ekonom, dan financial influencer (finfluencer) di Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (18/10/2026).
Pertemuan tersebut digelar untuk membahas perkembangan terkini pasar modal Indonesia sekaligus menyerap masukan dari para pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat integritas, meningkatkan transparansi, dan menjaga kepercayaan investor.
Dialog ini dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi, serta jajaran pimpinan BEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
Friderica menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara regulator dan pelaku pasar dalam menghadapi berbagai dinamika industri keuangan. Menurutnya, masukan dari para pemangku kepentingan diperlukan untuk mengidentifikasi persoalan sekaligus merumuskan langkah penguatan pasar modal nasional.
"Regulator tidak hanya hadir untuk menyampaikan kebijakan kepada pelaku pasar. Kami justru ingin mendengar masukan dan pandangan secara terbuka, termasuk berbagai hal yang mungkin belum kami ketahui," ujar Friderica.
Sementara itu, Hasan Fawzi menyampaikan bahwa OJK bersama SRO terus memperkuat implementasi Aksi Percepatan Reformasi Integritas Pasar Modal Indonesia. Program tersebut mencakup peningkatan transparansi, penguatan komunikasi dengan penyedia indeks global, serta tindak lanjut terhadap berbagai masukan investor.
Hasan juga menyoroti langkah penegakan hukum yang dilakukan OJK terhadap pelanggaran di pasar modal. Pada 16 Oktober 2026, OJK mengumumkan pengenaan sanksi administratif berupa denda dengan total mencapai Rp2,1 triliun kepada sejumlah pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Menurutnya, sanksi tersebut merupakan hasil proses pemeriksaan yang telah dilakukan sebelumnya, bukan sekadar respons terhadap dinamika pasar terkini. Penegakan hukum menjadi bagian dari upaya regulator menjaga integritas pasar sekaligus memberikan perlindungan dan kepastian kepada investor.
"Pasar modal kita adalah rumah dan milik kita bersama. Berbagai tekanan yang dihadapi perlu kita respons dengan solusi yang konstruktif. Dalam kondisi ini, kita harus bersama-sama dan bersatu untuk memberikan respons yang terukur, serta menghadirkan fakta dan rasionalitas sebagai penyeimbang sentimen pasar," kata Hasan.
Ia menambahkan, keterlibatan analis, ekonom, dan finfluencer sangat dibutuhkan untuk menghasilkan rekomendasi yang objektif dan berbasis fakta. Hal tersebut dinilai semakin penting seiring bertambahnya jumlah investor dan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal Indonesia.
Di sisi lain, Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi mengatakan penguatan transparansi menjadi salah satu fokus utama reformasi pasar modal. Langkah tersebut dilakukan melalui perluasan keterbukaan informasi mengenai kepemilikan saham, klasifikasi investor, hingga konsentrasi kepemilikan saham.
Menurut Iding, peningkatan keterbukaan informasi tersebut telah memperoleh perhatian dan apresiasi positif dari berbagai pihak. Kebijakan ini diharapkan mampu memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor domestik maupun global.
Melalui dialog konsolidasi tersebut, OJK bersama SRO menegaskan komitmen untuk terus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam proses reformasi pasar modal. Berbagai masukan yang dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan guna meningkatkan transparansi, memperkuat integritas, dan menjaga kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia. (*)