Makassar, Prestasinews.com— Pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa didorong mengalokasikan anggaran untuk memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Dukungan melalui APBD dan APBDes dinilai penting untuk menjangkau pekerja informal yang belum terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Andi Winarno Eka Putra, meminta pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa meningkatkan komitmen dalam memberikan perlindungan kepada pekerja bukan penerima upah, terutama masyarakat yang bekerja di sektor informal.
Hal itu disampaikan Andi Winarno saat menghadiri Penganugerahan Jamsostek Award 2026 di Hotel Claro Makassar, mewakili gubernur sekaligus menyerahkan penghargaan kepada para penerima.
Menurutnya, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan tidak boleh hanya menyasar pekerja formal. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian kepada pekerja rentan yang menghadapi risiko pekerjaan, tetapi memiliki keterbatasan untuk membiayai kepesertaan secara mandiri.
"Bagi pekerja bukan penerima upah, khususnya pekerja rentan seperti pekerja keagamaan, petani, nelayan, sopir angkot, tukang becak, dan lain sebagainya, saya meminta kepada bupati dan wali kota untuk melindungi pekerja tersebut dengan penganggaran dalam APBD kabupaten/kota dan APBDes," ujarnya.
Andi Winarno mengatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bagian dari upaya negara memberikan perlindungan terhadap risiko sosial dan ekonomi yang dapat dialami pekerja. Karena itu, diperlukan keterlibatan berbagai pihak untuk memastikan semakin banyak pekerja memperoleh perlindungan.
Pemprov Sulsel sendiri menargetkan 2.048.719 pekerja terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada 2026. Target tersebut setara 49,08 persen dari total 4.174.002 angkatan kerja, di luar aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, Pemprov Sulsel telah menyiapkan sejumlah kebijakan, termasuk penguatan regulasi, penganggaran program, pembentukan tim percepatan kepesertaan, serta Forum Kepatuhan Pelaksanaan Program.
Pemerintah provinsi juga mendorong perusahaan memperluas perlindungan bagi pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja penerima upah diminta memastikan seluruh karyawannya memperoleh perlindungan sesuai ketentuan.
Selain itu, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), dan perusahaan swasta didorong berkontribusi dalam perlindungan pekerja rentan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Rahmad, mengatakan Jamsostek Award merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pelaku usaha yang menunjukkan komitmen dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penilaian penghargaan mencakup cakupan kepesertaan, regulasi dan anggaran, serta inovasi dalam mendukung terwujudnya Universal Coverage Jamsostek (UCJ).
Deputi Bidang Kepesertaan Program Khusus dan Keagenan BPJS Ketenagakerjaan, Mintje Wattu, juga mendorong pemerintah daerah menjalankan regulasi yang telah tersedia secara konsisten.
Menurutnya, penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pelaksanaan program perlindungan pekerja.
"Kita ingin Sulawesi Selatan jadi barometer penggerak jaminan sosial ketenagakerjaan," katanya.
Dalam Jamsostek Award 2026, Pemerintah Kota Makassar meraih juara pertama kategori pemerintah kabupaten/kota, disusul Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Wajo.
Sementara kategori pemerintah desa dimenangkan Desa Parekaju, Kabupaten Luwu. Untuk kategori usaha besar dan menengah, juara pertama diraih PT Hadji Kalla, sedangkan kategori usaha mikro dan kecil dimenangkan UKM Forza Kaku Indonesia.
Melalui dukungan anggaran pemerintah daerah dan desa serta partisipasi dunia usaha, perluasan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pekerja rentan di Sulsel. (*)